| Baca juga: Rupiah Lagi Lemas, Ternyata Faktor Domestik Ikut Nahan Pergerakan |
Percepatan pelemahan ini mengindikasikan adanya tekanan eksternal yang semakin kuat. Faktor global seperti kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat serta meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global disebut menjadi pemicu utama aliran modal yang cenderung keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, menilai kondisi ini menunjukkan Rupiah masih cukup rentan terhadap sentimen pasar.
Menurutnya, meskipun pergerakan dolar global cenderung datar, Rupiah tetap mengalami tekanan yang konsisten dalam beberapa waktu terakhir.
Secara year to date, Rupiah memang tercatat sebagai salah satu mata uang emerging market (EM) di Asia yang underperform.
“Namun demikian, kinerjanya bukan yang terburuk di kawasan. Pelemahan Rupiah sejak awal tahun tercatat sekitar 3,5% per 23 April 2026,” tegas dia.
Rully menjelaskan, sejumlah mata uang lain justru mencatat pelemahan yang lebih dalam. Rupee India dan Lira Turki, misalnya, masing-masing telah melemah sekitar 4,5% dan 4,7% dalam periode yang sama, menunjukkan tekanan yang lebih besar dibandingkan Rupiah.
Selain itu, beberapa mata uang regional lain seperti Won Korea Selatan, Peso Filipina, dan Baht Thailand juga berada dalam tren pelemahan, meski dengan skala yang lebih moderat di kisaran 2% hingga 3% sejak awal tahun. Kondisi ini memperlihatkan tekanan terhadap mata uang Asia bersifat lebih luas.
Menurut Rully, setiap negara memiliki faktor risiko masing-masing yang memengaruhi pergerakan mata uangnya. India, misalnya, menghadapi tekanan dari defisit perdagangan dan tingginya impor energi. Sementara Turki dibebani oleh inflasi tinggi dan defisit transaksi berjalan yang persisten.
Adapun Korea Selatan menghadapi tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi serta arus keluar modal asing. Dalam konteks tersebut, pelemahan Rupiah dinilai lebih mencerminkan kombinasi sentimen risk-off global dan meningkatnya risk premium domestik, bukan akibat krisis kebijakan yang ekstrem.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
