Berikut ini 10 negara teratas yang ramah terhadap kripto beserta kekokohan regulasi, rezim perpajakan, iklim politik, dan infrastruktur blockchain mereka, dilansir Sanction Scanner.
1. Malta
Dengan menciptakan suasana yang mendorong inovasi dan pertumbuhan, Malta telah berhasil memantapkan dirinya sebagai pusat global bagi perusahaan blockchain dan mata uang kripto. Undang-Undang Aset Keuangan Virtual (VFA), kerangka hukum komprehensif yang dirancang khusus untuk industri mata uang kripto, berada di garis depan inisiatifnya. Investor dan perusahaan yang terlibat dalam industri blockchain dapat memperoleh manfaat dari kejelasan dan kepastian hukum yang diberikan undang-undang ini.
Sikap Malta yang pro-kripto, yang terbukti dalam kebijakan perpajakannya yang menguntungkan, merupakan salah satu kekuatannya. Negara ini menyediakan struktur pajak yang menguntungkan bagi bisnis yang terlibat dalam industri blockchain dan mata uang kripto, yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan menarik investasi. Ini termasuk insentif keuangan yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan lebih banyak keuntungan mereka dan berinvestasi kembali dalam ekspansi mereka, seperti pengecualian pajak dan tarif pajak yang lebih rendah.
2. Jerman
Terkait mata uang kripto, Jerman telah membangun reputasi sebagai negara yang modern dan berpikiran maju. Negara ini telah mengakui bitcoin sebagai alat tukar yang sah untuk transaksi rahasia, sehingga membuatnya diterima dan sah di dunia keuangan. Pengakuan ini telah memudahkan orang dan perusahaan untuk terlibat dengan percaya diri dalam berbagai aktivitas yang terkait dengan mata uang kripto.
Jerman telah memberlakukan peraturan ketat yang menargetkan penipuan dan pencucian uang guna melindungi integritas bisnis mata uang kripto. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan melindungi pengguna dan investor mata uang kripto. Jerman menunjukkan komitmennya untuk mendukung industri kripto yang aman dan terbuka dengan mengatasi kemungkinan risiko dan menegakkan standar kepatuhan yang ketat.
Jerman biasanya mengambil posisi yang mendukung mata uang kripto dalam hal kebijakan perpajakan. Negara ini memperlakukan mata uang kripto sebagai uang pribadi, bukan mata uang atau aset asing, sehingga memberikan kejelasan dan kerangka pajak yang jelas bagi individu dan perusahaan yang terlibat dalam transaksi kripto. Metode ini menyederhanakan persyaratan pelaporan pajak dan menawarkan panduan untuk menghitung keuntungan atau kerugian modal dari investasi dalam mata uang kripto.
| Baca juga: IBC 2024 Bahas Inovasi Blockchain dan Tantangan di Industri Perbankan |
3. Singapura
Singapura telah memposisikan dirinya sebagai yurisdiksi teratas yang menyambut mata uang kripto dan inovasi. Dengan kerangka regulasi yang kuat, negara-kota ini telah menyambut mata uang kripto dan teknologi blockchain. Undang-undang pajak Singapura menguntungkan bagi operasi terkait kripto karena undang-undang tersebut memungkinkan pengecualian pajak untuk jenis token digital tertentu dan memberi investor dan perusahaan struktur yang jelas untuk membayar pajak.
4. Estonia
Estonia telah memantapkan dirinya sebagai negara yang mempromosikan mata uang kripto, dengan mendorong perusahaan dan inovasi digital. Negara ini meluncurkan program e-Residency, yang memungkinkan orang dan bisnis untuk menciptakan kehadiran dan memanfaatkan layanan digital dari jarak jauh. Peraturan pajak Estonia menguntungkan, menawarkan pengecualian pajak untuk operasi terkait kripto tertentu, dan lingkungan peraturannya menawarkan kejelasan dan kepastian hukum untuk mata uang kripto.
5. Kanada
Kanada telah memantapkan dirinya sebagai pusat pengembangan teknologi dalam bisnis dan telah menjadi pemimpin global dalam pengembangan teknologi blockchain dan mata uang kripto. Struktur regulasi Kanada yang terdefinisi dengan baik, yang mencapai keseimbangan cermat antara melindungi kepentingan investor dan mendorong inovasi, merupakan inti dari keberhasilan negara tersebut.
Praktik pajak Kanada terhadap mata uang kripto biasanya menguntungkan. Mata uang kripto dikenakan pajak atas keuntungan modal karena negara tersebut memandangnya sebagai komoditas dan bukan sebagai uang legal. Klasifikasi ini memungkinkan individu dan perusahaan untuk memperkirakan kewajiban pajak mereka berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari investasi bitcoin. Untuk memastikan keterbukaan dan kepatuhan, Kanada juga menawarkan standar dan persyaratan pelaporan yang jelas bagi wajib pajak yang terlibat dalam transaksi mata uang kripto.
6. Kota Gibraltar
Wilayah seberang laut Inggris yang disebut Gibraltar telah mengadopsi teknologi blockchain dan mata uang kripto. Wilayah ini menyediakan kerangka regulasi yang ditujukan untuk menarik perusahaan terkait mata uang kripto sekaligus melindungi investor. Gibraltar memiliki regulasi pajak yang menguntungkan, termasuk pajak keuntungan modal nol persen dan tarif pajak korporasi yang rendah.
7. Belanda
Lingkungan regulasi untuk teknologi blockchain dan mata uang kripto tengah berkembang di Belanda. Untuk memastikan kepatuhan, negara tersebut telah memberlakukan undang-undang Know Your Customer (KYC). Dan Anti-Money Laudering (AML). Belanda memiliki undang-undang pajak yang menguntungkan yang menganggap mata uang kripto sebagai aset yang dikenakan pajak keuntungan modal.
| Baca juga: Harga Lagi Melambung, Ini Cara Sukses Investasi Bitcoin |
8. Amerika Serikat
Dengan banyaknya peraturan federal dan negara bagian, lingkungan regulasi untuk mata uang kripto di AS menjadi rumit. Sementara Wyoming dan negara bagian lain telah mengadopsi kebijakan yang ramah terhadap mata uang kripto, negara bagian lain telah memberlakukan regulasi yang lebih ketat. Kepemilikan dan transaksi bitcoin individu dikenakan pajak keuntungan modal berdasarkan undang-undang pajak AS, dan harus dilaporkan. Namun, IRS telah menetapkan instruksi tentang kewajiban pelaporan mata uang kripto dan perlakuan pajak.
9. Portugal
Portugal kini menjadi lokasi yang diinginkan oleh para pengusaha dan investor mata uang kripto. Negara ini menyediakan lingkungan pajak yang menguntungkan bagi mata uang kripto, dengan "rezim pajak yang ramah terhadap mata uang kripto" yang membebaskan orang dari PPN dan memiliki tarif pajak yang menguntungkan untuk operasi yang terkait dengan mata uang kripto. Selain itu, Portugal telah menunjukkan dukungannya terhadap inovasi blockchain dan menawarkan kerangka regulasi yang jelas untuk aset kripto.
10. Luksemburg
Teknologi blockchain dan mata uang kripto telah diadopsi oleh Luksemburg, yang telah memposisikan dirinya sebagai pusat keuangan utama. Negara ini menawarkan kepada para investor lingkungan regulasi yang menjamin keamanan dan keselamatan hukum. Tanpa pajak keuntungan modal atas keuntungan mata uang kripto bagi individu dan struktur pajak yang bersahabat bagi perusahaan blockchain, Luksemburg memiliki peraturan pajak yang menguntungkan.
Negara-negara ini sering kali memiliki lingkungan regulasi yang jelas dan menawarkan kejelasan hukum dan perlindungan investor. Selain itu, mereka menunjukkan praktik perpajakan yang baik dengan mengklasifikasikan mata uang kripto sebagai aset yang dikenakan pajak keuntungan modal atau menetapkan pengecualian pajak untuk aktivitas terkait kripto tertentu.
Selain itu, negara-negara ini menunjukkan dukungan pemerintah dan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mempromosikan inovasi blockchain dan menarik perusahaan-perusahaan dalam industri mata uang kripto. Mereka sering kali memiliki infrastruktur bawaan yang mendukung blockchain, seperti akselerator, inkubator, dan komunitas pendukung bagi perusahaan rintisan dan pemilik bisnis. (Ridini Batmaro)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
