Konferensi ini juga menjadi platform bagi para pelaku industri untuk berbagi ide dan mendiskusikan tren terbaru, guna mengembangkan solusi berbasis blockchain yang dapat diimplementasikan di Indonesia maupun secara global, serta mempercepat adopsinya di berbagai sektor industri.
IBC didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Pluang, serta dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari pelaku industri, investor, akademisi, dan pemerintah dari berbagai negara diantaranya Singapura, Malaysia, Hong Kong, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat.
IBC membahas berbagai topik terkait teknologi blockchain dan aset kripto, salah satunya diskusi terkait implementasi blockchain di sektor keuangan, yang melibatkan partisipasi dari sejumlah lembaga terkemuka diantaranya Bank Indonesia (BI), McKinsey & Company, serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) membahas peluang dan tantangan Central Bank Digital Currency (CBDC) pada lanskap keuangan digital saat ini, tokenisasi aset, perkembangan Web3, Decentralized Finance (DeFi), dan inovasi sistem pembayaran.
Selain Bank Sentral, BRI sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki total nasabah 82,2 juta nasabah per Maret 2024 (29,10% dari total populasi Indonesia saat ini) kini tengah mengembangkan proyek percontohan berbasis teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam transaksi bisnis serta rantai pasokan.
"Kami berkomitmen untuk mengeksplorasi Web3 dan mengembangkan solusi berbasis blockchain dengan membentuk tim sertifikasi khusus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur digital dan kemampuan inovasi kami, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan teknologi,” ujar Nitia Rahmi, Head of Digital Banking Development Department BRI.
Aset kripto turut menjadi salah satu topik yang dibahas, mengingat popularitasnya yang terus meningkat dengan total pengguna mencapai 20,24 juta pada Juni 2024. Hal ini menegaskan bahwa semakin mendesaknya kebutuhan akan regulasi yang dapat menjamin keamanan dan kepercayaan konsumen.
Pluang, salah satu platform perdagangan aset kripto pertama yang telah mendapatkan lisensi
Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), melihat pentingnya keb akan yang selalu mendukung perkembangan industri dan memberikan perlindungan ke konsumen di Indonesia.
"Pendekatan yang berpandangan jauh ke depan akan memperkuat daya saing sektor kripto di pasar global, sekaligus menjaga perlindungan bagi konsumen," kata Stella Lukman, Chief Operating Officer (COO) Pluang. Stella menekankan bahwa kerangka regulasi yang dinamis dan adaptif dibutuhkan agar industri tetap relevan dalam menghadapi perubahan cepat di dunia digital.
Pada acara IBC 22 Agustus lalu, Loretta Joseph, Senior Policy Advisor dari The Commonwealth juga menekankan. "Kebijakan progresif sangat diperlukan untuk memacu tren seperti tokenisasi aset nyata (Real World Asset/RWA) dan penggunaan stablecoin. Perkembangan ini menunjukkan betapa pentingnya regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.”
Pemerintah AS juga menunjukkan dukungannya dengan menginisiasi investasi dalam riset, kemitraan publik-swasta, dan peluncuran proyek percontohan (pilot project) seperti di sektor pembayaran lintas batas dan kesehatan, secara aktif mengeksplorasi manfaat dari teknologi blockchain untuk memperlancar kegiatan operasional, memastikan integritas data, dan meningkatkan efisiensi.
"IBC diharapkan menjadi platform bagi pegiat blockchain untuk berbagi wawasan dan berkolaborasi, sekaligus dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah dan industri, baik lokal maupun internasional, guna menciptakan regulasi yang adaptif dan mengakselerasi inovasi pada ekosistem blockchain dan aset kripto,” pungkas Ketua Asosiasi Blockchain dan Pedagang Aset Kripto Indonesia, Robby.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
