Bank Indonesia (BI). Foto : MI/Usman Iskandar.
Bank Indonesia (BI). Foto : MI/Usman Iskandar.

Soal RUU BI, Pengamat: BI Harus Independen

Ekonomi ruu bi kebijakan fiskal
Nia Deviyana • 07 Oktober 2020 23:09
Jakarta: Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto ikut menyoroti polemik terhadap rancangan amendemen UU Bank Indonesia (BI) yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR.
 
Terdapat beberapa pokok revisi yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 
Dalam revisi tersebut, terdapat beberapa pasal yang dihapus dan juga disempurnakan. Salah satunya, ketentuan Pasal 4 ayat 2 diubah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya berbunyi "Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini" menjadi "Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen yang berkoordinasi dengan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini."
 
Mengenai revisi tersebut, Eko berpendapat, jika dewan moneter mengontrol Bank Indonesia, maka pemerintah akan mengendalikan kebijakan fiskal dan moneter.
 
"BI harus tetap independen," tegas Eko saat dihubugi wartawan, Rabu, 7 Oktober 2020.
 
Eko menggambarkan bukti sejarah saat krisis 1998. Saat itu, BI belum independen dan masih di bawah Presiden dan setara kabinet. Serta, masih ada Dewan Moneter. Artinya, pemerintah mengendalikan kebijakan fiskal dan moneter.
 
Menurut Eko, kondisi tersebut menyebabkan pengambilan keputusan untuk menyelamatkan nilai tukar lamban dan bertele-tele.
 
"Karena waktu itu BI belum independen, apapun kebijakan yang dikeluarkan tidak dipercaya pasar keuangan. Akibatnya, krisis ekonomi menjalar ke krisis politik dan keamanan," urainya.
 
Eko menambahkan, saat BI tidak independen di era orde baru, banyak terjadi kasus pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). "Karena berkelindannya konglomerasi dan kekuasaan era orde baru," jelas Eko.
 
Selain itu, Eko juga menyoroti Badan Kebijakan Ekonomi Makro (BKEM) yang dicantumkan ke dalam rancangan amandemen BI. Jika kebijakan ini diterapkan, imbuhnya, maka arus modal asing (capital outflows) dari investor asing yang pegang obligasi, akan mengalir deras keluar.
 
"Kalau dibuat BKEM lagi seperti era orde lama dan orde baru, ya siap-siap saja pembangunan sektor keuangan Indonesia akan kembali mundur, dan penanganan gejolak kurs tidak akan cepat. Kalau tidak siap, sebaiknya tidak dilakukan," imbaunya.
 
Selain itu, Eko juga bicara mengenai Undang-undang (UU) Nomor 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang terlihat sudah berjalan.
 
Selain itu, dampak ke sentimen pasar masih terkendali. Hal ini, papar Eko, dalam beban bersama (burden sharing), BI 'menanggung' biaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 yang sifatnya berupa barang kebutuhan publik (public goods).
 
"Kebijakan ini memang perlu ada batasan yang jelas, dan hanya boleh dilakukan saat ekonomi merosot tajam. Batasan tiga tahun di UU tersebut, saya rasa cukup untuk pemulihan ekonomi," ujar Eko.
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif