Jakarta: Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan pengendalian inflasi pangan sangat diperlukan dalam kondisi ketidakpastian global. Beberapa negara dikatakan sudah mencatatkan inflasi yang tinggi seperti Amerika Serikat yang inflasinya mencapai 9,2 persen, Inggris 10 persen, Argentina 78 persen, Turki 83,4 persen, dan Zimbabwe 200 persen.
"Bisa dibayangkan bagaimana kondisi masyarakat dengan inflasi yang setinggi itu. Makanya saya kira kita di Indonesia harus bersinergi supaya kondisi penyediaan pangan bisa kita jaga, produksi bisa kita jaga, dan rantai distribusi diperpendek sehingga menjaga harga kepada masyarakat tidak terlalu tinggi," ungkapnya dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan secara virtual, Senin, 24 Oktober 2022.
Lebih lanjut, Amir menambahkan bahwa GNPIP yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) merupakan hal yang patut diapresiasi. Pasalnya, hal ini menunjukkan seluruh komponen dari para pemangku kebijakan di Indonesia ikut turun tangan dalam mengendalikan inflasi.
"Tidak ada bank sentral di dunia yang turun seperti BI. Ini bentuk kreativitas bank sentral yang merupakan lembaga independen tapi memiliki kepedulian terhadap kondisi riil yang ada di masyarakat. Sekalipun itu bukan fungsi utamanya, tapi dengan melakukan koordinasi dalam pengendalian inflasi menjadi tugas yang sangat mulia," kata Amir.
Amir meyakini, pengendalian inflasi pangan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Menurutnya, kontribusi pangan terhadap kemiskinan itu mencapai 73 persen. Maka dari itu pengendalian inflasi pangan menjadi hal yang sangat krusial untuk dilakukan.
"Jadi kalau harga pangan tidak terkendali yang paling merasakan itu adalah kelompok masyarakat miskin kita. Kita berharap daya beli masyarakat bisa terjaga. Insyaallah acara ini dapat menjaga inflasi di Sulawesi, Maluku dan Papua sehingga akan memberikan kontribusi pada inflasi nasional," pungkasnya.
"Bisa dibayangkan bagaimana kondisi masyarakat dengan inflasi yang setinggi itu. Makanya saya kira kita di Indonesia harus bersinergi supaya kondisi penyediaan pangan bisa kita jaga, produksi bisa kita jaga, dan rantai distribusi diperpendek sehingga menjaga harga kepada masyarakat tidak terlalu tinggi," ungkapnya dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan secara virtual, Senin, 24 Oktober 2022.
Lebih lanjut, Amir menambahkan bahwa GNPIP yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) merupakan hal yang patut diapresiasi. Pasalnya, hal ini menunjukkan seluruh komponen dari para pemangku kebijakan di Indonesia ikut turun tangan dalam mengendalikan inflasi.
"Tidak ada bank sentral di dunia yang turun seperti BI. Ini bentuk kreativitas bank sentral yang merupakan lembaga independen tapi memiliki kepedulian terhadap kondisi riil yang ada di masyarakat. Sekalipun itu bukan fungsi utamanya, tapi dengan melakukan koordinasi dalam pengendalian inflasi menjadi tugas yang sangat mulia," kata Amir.
| Baca juga: Bukan Cuma BI, Pengendalian Inflasi Jadi Tugas Bersama! |
Amir meyakini, pengendalian inflasi pangan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Menurutnya, kontribusi pangan terhadap kemiskinan itu mencapai 73 persen. Maka dari itu pengendalian inflasi pangan menjadi hal yang sangat krusial untuk dilakukan.
"Jadi kalau harga pangan tidak terkendali yang paling merasakan itu adalah kelompok masyarakat miskin kita. Kita berharap daya beli masyarakat bisa terjaga. Insyaallah acara ini dapat menjaga inflasi di Sulawesi, Maluku dan Papua sehingga akan memberikan kontribusi pada inflasi nasional," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
