Jakarta: Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono mengatakan pengendalian inflasi pangan bukan menjadi tugas BI. Pasalnya, bank sentral memiliki tugas dari sisi permintaan sementara inflasi merupakan permasalahan dari sisi suplai.
Meskipun demikian, dia menegaskan pengendalian inflasi pangan menjadi tugas yang harus dilakukan bersama-sama. "Ini menjadi tugas bersama karena inflasi dapat menurunkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan secara virtual, Senin, 24 Oktober 2022.
Menurut Doni, lembaga internasional memproyeksikan inflasi Indonesia akan mencapai kisaran enam sampai tujuh persen hingga akhir 2022. Dengan GNPIP, diharapkan Indonesia dapat menurunkan proyeksi tersebut.
Lebih lanjut, di tengah gejolak inflasi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh positif. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut akan sia-sia jika inflasi tidak dapat dikendalikan.
"Kita perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini dengan menjaga inflasi. Karena kalau pertumbuhan ekonomi tumbuh lima persen tapi inflasi naik 10 persen itu percuma, sama saja dengan minus. Artinya tidak ada growth," kata Doni.
Dia juga memaparkan beberapa langkah yang dilakukan BI untuk menahan inflasi. Salah satunya ialah kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 bps pada minggu lalu. Menurutnya, kenaikan suku bunga acuan dilakukan untuk menurunkan ekspektasi inflasi dalam kisaran enam sampai tujuh persen.
BI juga selalu berusaha untuk menjaga kestabilan nilai tukar dengan senantiasa berada di pasar untuk melakukan intervensi dan lain sebagainya. "Karena nilai tukar menyebabkan imported inflation. Ini coba kita jaga supaya bahan impor kita juga tidak tinggi," tuturnya.
Terakhir, BI melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi belanja tidak terduga, menjaga pasokan, kelancaran distribusi barang, dan penguatan ketahanan pangan.
Meskipun demikian, dia menegaskan pengendalian inflasi pangan menjadi tugas yang harus dilakukan bersama-sama. "Ini menjadi tugas bersama karena inflasi dapat menurunkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan secara virtual, Senin, 24 Oktober 2022.
Menurut Doni, lembaga internasional memproyeksikan inflasi Indonesia akan mencapai kisaran enam sampai tujuh persen hingga akhir 2022. Dengan GNPIP, diharapkan Indonesia dapat menurunkan proyeksi tersebut.
| Baca juga: Inflasi Global Diramal Tembus 7% di 2022, BI: Pengendalian Harus Dilakukan Bersama! |
Lebih lanjut, di tengah gejolak inflasi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh positif. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut akan sia-sia jika inflasi tidak dapat dikendalikan.
"Kita perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini dengan menjaga inflasi. Karena kalau pertumbuhan ekonomi tumbuh lima persen tapi inflasi naik 10 persen itu percuma, sama saja dengan minus. Artinya tidak ada growth," kata Doni.
Dia juga memaparkan beberapa langkah yang dilakukan BI untuk menahan inflasi. Salah satunya ialah kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 bps pada minggu lalu. Menurutnya, kenaikan suku bunga acuan dilakukan untuk menurunkan ekspektasi inflasi dalam kisaran enam sampai tujuh persen.
BI juga selalu berusaha untuk menjaga kestabilan nilai tukar dengan senantiasa berada di pasar untuk melakukan intervensi dan lain sebagainya. "Karena nilai tukar menyebabkan imported inflation. Ini coba kita jaga supaya bahan impor kita juga tidak tinggi," tuturnya.
Terakhir, BI melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi belanja tidak terduga, menjaga pasokan, kelancaran distribusi barang, dan penguatan ketahanan pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
