Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Lufaldy Ernanda, menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan konsep perdagangan karbon yang begitu kompleks. Kenapa paling kompleks?
"Karena kita memilih proses cap-trade-tax. Artinya, dilakukan penetapan cap atau allowance. Kemudian dilakukan juga perdagangan karbon yang berarti diterapkan pajak karbon," kata Aldy, sapaan Lufaldy, Sabtu, 2 Maret 2024.
Di negara lain, dia melihat bursa karbon dijalankan lebih sederhana. Mereka langsung mengenakan pajak tanpa menetapkan batas atas.
"Tidak ada fasilitas tradingnya. Negara tersebut tidak mau ribet. Ada juga negara yang menerapkan batas atas dan perdagangannya, tapi tidak ada pajaknyanya. Nah, itu yang perlu kita banggakan dengan sistem yang kita pilih karena sudah mencakup semua," kata Aldy.
| Baca:Baru Sebulan, Bursa Karbon Sudah Cetak Transaksi Rp29 Miliar |
Secara global, Indonesia menjadi negara yang sangat dipandang mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon. Indonesia sangat spesifik untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC).
"Semua sektor bekerja. Secara teknis, semua itu terkait dengan kerangka atau framework yang jelas dan pengampunya ada di KLHK, jadi memang tidak mudah tugas dan peran KLHK," kata dia.
Grafis OJK
Akan ada proyek percontohan
Indonesia telah memulai perdagangan kredit karbon perdana pada 26 September 2023. Hal tersebut menjadi catatan sejarah bagi Indonesia karena memiliki misi yang cukup penting, yaitu menciptakan pasar dalam mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peserta utama dalam perdagangan karbon global.Ke depan, Aldy mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Dalam waktu dekat pemerintah merencanakan proyek percontohan perdagangan karbon internasional di Bursa Karbon Indonesia.
"Kita sudah rapat kordinasi regulator antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, OJK, ESDM, dan KLHK. Targetnya, di 2024 sudah bisa dibuka perdagangan karbon internasional di Bursa Karbon Indonesia. Ini tidak mudah, karena kita harus mempersiapkan bermacam regulasi yang mendukung target tersebut yang sudah ada regulasi mendasarnya,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
