Sayangnya, persoalan modal dan biaya investasi digitalisasi yang relatif besar kerap menjadi kendala BPR untuk mendorong transformasi digital. Kini, kendala biaya bagi BPR sudah bisa diatasi dengan adanya sinergi dengan bank umum yang secara permodalan dan teknologi jauh lebih tinggi.
Direktur Pengaturan Kelembagaan, Produk dan Aktivitas Perbankan Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indah Iramadhini mengatakan, pengembangaan industri BPR untuk akselerasi transformasi digital memberikan peluang bagi BPR untuk mengembangkan bisnisnya.
“Kita ketahui bahwa di dalam UU PPSK sudah dimungkinkan melakukan kerjasama dengan Lembaga Sektor Keuangan (LJK) lain dan kerjasama dengan selain LJK dalam memberikan layanan jasa keuangan kepada nasabah,” kata Indah dalam seminar ‘Sinergi Bank Umum dan BPR Dalam Digitalisasi Layanan Perbankan', Jumat 23 Juni 2023.
Salah satu bank umum yang melakukan inisiatif sinergi ini ialah PT Bank Mandiri, Tbk. Kerja sama yang dilakukan meliputi kerja sama Bank Induk di mana Bank Mandiri menghubungkan BPR dengan jaringan GPN, dan kerja sama Non-Bank Induk di mana BPR dapat mengakses Mandiri Virtual Account, API Retail, Co-branding & Topup E-Money, dan QRIS.
SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri, Josephus K. Triprakoso mengatakan, Bank Mandiri sebagai bank induk dari 13 BPR/BPRS terus mendukung transformasi digital BPR/BPRS. Kerjasama bank induk ini bertujuan untuk dapat menciptakan benefit dan memudahkan nasabah dalam bertransaksi.
Hal ini juga sesuai dengan PBI No. 19/B/PB/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Pasal 5 ayat 4 dan untuk mendukung kebijakan regulator terhadap digitalisasi BPR/BPRS, maka Bank Mandiri akan bertindak sebagai Bank Induk bagi BPR/BPRS.
“Melalui kerjasama Bank Induk, nasabah BPR/BPRS dapat melakukan transaksi Tarik Tunai, Cek Saldo, Transfer melalui ATM maupun Mobile Banking dengan tujuan Bank Umum ataupun sebaliknya,” ungkap Josephus.
| Baca juga: Layanan Perbankan Digital di Indonesia Punya Masa Depan Cerah |
Sementara itu, Vice President of Product SPE Solution, Rio Agustra Anjany menilai, transformasi digital harus menjadi concern para pelaku perbankan, baik bank umum maupun BPR di Tanah Air. Mengingat, saat ini pengguna layanan keuangan mulai didominasi masyarakat yang melek teknologi.
“Kenapa perlu digitalisasi keuangan? Dari 270,20 juta jiwa, terdapat 25,87 persen kaum milenial dan 27,94 persen Gen Z. Mereka semakin ke sini makin tech heavy,” kata Rio.
Di sisi lain, ia menyebut, digitalisasi perbankan juga bertujuan mendorong para pelaku usaha ikut bertransformasi menggunakan teknologi dalam menjalankan bisnisnya. Di segmen usaha mikro dan kecil, misalnya, mayoritas mereka masih mengandalkan transaksi pembayaran tunai.
“Di Indonesia masih ada pekerjaan rumah di segmen mikro dan kecil mayoritas masih melakukan transaksi pembayaran tunai. Hampir 58,92 juta atau 98,69 persen segmen mikro masih mengandalkan transaksi pembayaran tunai,” papar Rio.
Dia melanjutkan, salah satu kendalanya adalah mereka butuh dukungan teknologi untuk mendukung penetrasi bisnisnya, terutama dalam proses transaksi. Untuk itu, SPE Solution hadir mendukung digitalisasi perbankan, khususnya bank perekonomian rakyat (BPR) di Tanah Air, dengan adanya bank fasilitator.
“Bank Fasilitator berfungsi untuk menghubungkan bisnis yang ingin menggunakan berbagai produk dan layanan dari bank menjadi lebih mudah baik dari sisi akses hingga implementasinya dalam bisnis,” ucapnya.
Adapun produk teknologi perbankan dihadirkan di antaranya Bank Validator, Virtual Account, Fund Transfer, Direct Debit, RDL (Rekening Dana Lender), BI Fast (Bank Indonesia Fast Payment), Integrasi KYC (Know Your Customer), dan Cash Withdrawal.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah, menyampaikan bahwa beroperasinya industri BPR di Tanah Air bukanlah tanpa hambatan. Sejumlah persoalan, yang berasal dari internal maupun eksternal masih menghantui industri BPR Tanah Air.
Dari eksternal, sejumlah tantangan yang masih menyelimuti antara lain dari nasabah, infrastruktur di daerah, regulasi, adanya kompetisi, serta risiko terkait dengan IT. Dari sisi nasabah, Tedy menjelaskan, pengetahuan para nasabah terkait produk keuangan, khususnya di daerah, masih belum memadai ditambah keterbatasan pengetahuan terkait teknologi digital.
“Karena nasabah BPR rata-rata itu pra babyboomer, jadi secara layanan mereka maunya pakai atm yang menggunakan manusia, bukan mesin. Manusia yang masih menelpon. Oleh karenanya, harus dipikirkan bahwa ke depan bapak ibu semua akan melayani generasi milenial dan Z yang bakal menjadi populasi konsumen terbesar,” tambah Tedy.
Sementara dari sisi internal, ada tantangan permodalan, pengembangan teknologi, kuantitas dan kualitas SDM terbatas, serta penerapan GCG dan manajemen risiko yang belum optimal. Karenanya Perbarindo bersama Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) memperkuat sinergi untuk implementasi Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan bagi BPR/BPRS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
