"Keputusan ini tetap konsisten dengan stance kebijakan moneter preemptive dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan," kata Gubernur BI dalam konferensi pers Hasil RDG Bulanan Periode Februari 2023, Kamis, 16 Februari 2023.
Redam gejolak inflasi dan kurs rupiah
Perry bilang, Bank Indonesia meyakini suku bunga acuan tersebut memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0 persen plus minus satu persen pada semester I-2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0 persen plus minus satu persen pada semester II-2023.
Di sisi lain, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah juga dilakukan untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) yang diperkuat dengan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui implementasi operasi moneter valas DHE sesuai dengan mekanisme pasar.
Jaga stabilitas dan dorong perekonomian
Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Pertama, memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.
Kedua, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Ketiga, melanjutkan twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN khususnya bagi masuknya investor portofolio asing dalam rangka memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.
Keempat, memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi instrumen operasi moneter valas DHE berupa term deposit (TD) valas DHE sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir melalui bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan mekanisme pasar mulai berlaku per 1 Maret 2023.
Kelima, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan fokus kepada dampak suku bunga kebijakan terhadap suku bunga kredit investasi dan kredit modal kerja.
Keenam, memperkuat kebijakan digitalisasi sistem pembayaran melalui perluasan QRIS, BI Fast, digitalisasi bantuan sosial, transaksi keuangan pemda, dan moda transportasi untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian peningkatan transaksi pembayaran cross-border melalui kerja sama QRIS dan interkoneksi sistem pembayaran antarnegara.
Ketujuh, memperkuat kerja sama internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.
"Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023, khususnya melalui jalur keuangan," terang Perry.
| Baca juga: Mengenal Suku Bunga The Fed dan Pengaruhnya Buat Indonesia |
Koordinasi kebijakan
Perry mengatakan, koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
