Ilustrasi Bank Indonesia - - Foto: dok MI
Ilustrasi Bank Indonesia - - Foto: dok MI

Baleg Terus Bahas UU BI, Ini 14 Pokok 'Perombakan' Aturan BI

Ekonomi Bank Indonesia ruu bi DPR RI
Husen Miftahudin • 18 September 2020 14:59
Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) DPR terus membahas dan menyempurnakan amendemen Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (BI). Terdapat beberapa pokok revisi yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 
Dalam pertimbangannya, Baleg menilai bahwa perlu penataan kembali terhadap Bank Indonesia agar mampu menetapkan kebijakan moneter secara menyeluruh dan terkoordinasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi situasi darurat yang dapat membahayakan ekonomi negara, dan menjawab tantangan perekonomian ke depan dalam menghadapi globalisasi ekonomi.
 
"Saat ini kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia masih berfokus pada stabilitas nilai tukar dan harga saja, sehingga hal itu belum cukup kuat untuk mendorong perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tulis poin yang menimbang dalam draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dikutip Medcom.id, Jumat, 18 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut DPR, beleid lama yang mengatur Bank Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, sehingga perlu diubah. "Berdasarkan pertimbangan tersebut, Baleg merasa perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia."
 
Dalam revisi ini terdapat beberapa pasal yang dihapus dan juga disempurnakan. Berikut pasal-pasal yang dirombak Baleg DPR tersebut:
 
1. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 diubah. Sebelumnya berbunyi "Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini" menjadi "Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen yang berkoordinasi dengan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini."
 
2. Ketentuan Pasal 7 terkait tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diubah menjadi: (1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. (2) Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mendukung kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. (3) Penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.
 
3. Menghapus seluruh isi Pasal 9 yang berbunyi: (1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 
4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan tiga pasal baru yaitu Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C yang berbunyi sebagai berikut:
 
Pasal 9A berbunyi: (1) Dewan Kebijakan Ekonomi Makro membantu Pemerintah dan Bank Indonesia dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7.(2) Dewan Kebijakan Ekonomi Makro memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian. (3) Dewan Kebijakan Ekonomi Makro terdiri dari lima anggota, yaitu Menteri Keuangan dan satu orang menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional; Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia; serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. (4) Jika dipandang perlu, Pemerintah dapat menambah beberapa orang menteri sebagai anggota penasehat kepada Dewan Kebijakan Ekonomi Makro. (5) Sekretariat Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
 
Pasal 9B berbunyi: (1) Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diketuai oleh Menteri Keuangan. (2) Dewan Kebijakan Ekonomi Makro bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. (3) Dalam pembicaraan yang bersifat teknis, anggota Dewan Kebijakan Ekonomi Makro berhak menunjuk penasihat ahli yang dapat menghadiri sidang Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.
 
Pasal 9C berbunyi: (1) Keputusan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diambil dengan musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila Gubernur tidak dapat memufakati hasil musyawarah Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, Gubernur dapat mengajukan pendapatnya kepada Pemerintah. (3) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro ditetapkan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.
 
5. Ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf a diubah. Sebelumnya berbunyi "Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya" menjadi "Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja yang ditetapkan."

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: (4) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban bersama Bank Indonesia dan Pemerintah. (5) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai dan kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan diatur dalam undang-undang tersendiri.
 
7. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Tugas mengawasi Bank yang selama ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dialihkan kepada Bank Indonesia. (2) Pengalihan tugas mengawasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023. (3) Proses pengalihan kembali fungsi pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 
8. Ketentuan Pasal 43 ayat 1 huruf a diubah. Sebelumnya berbunyi "Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara" menjadi "Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dihadiri oleh seorang atau lebih menteri di bidang perekonomian serta Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara dan hak suara."
 
9. Ketentuan Pasal 55 ayat 1, ayat 4, dan ayat 5 diubah menjadi (1) Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah berkoordinasi wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. (4) Bank Indonesia dapat membeli surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pasar primer, untuk operasi pengendalian moneter dan/atau dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4. (5) Dalam kondisi perekonomian tertentu, Bank Indonesia dapat membeli surat-surat utang negara tanpa bunga dengan harga diskon yang disepakati bersama dengan Pemerintah.
 
10. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Bank Indonesia diperbolehkan memberikan pembiayaan sementara kepada Pemerintah karena adanya kekurangan pada pendapatan pemerintah. (2) Pembiayaan dilakukan dengan pembelian surat utang negara. (3) Pembiayaan harus dibayar paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan besaran pembiayaan tidak melebihi satu per lima dari perkiraan penerimaan negara yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat.
 
11. Pasal 58A yang sebelumnya berbunyi "Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya" dihapus.
 
12. Ketentuan Pasal 62 ayat 2 dan ayat 3 diubah menjadi: (2) Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang dari Rp2 triliun, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Cadangan Umum guna menutup risiko dimaksud. (3) Dalam hal setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari Rp2 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
 
Sementara Pasal 62 ayat 4 yang sebelumnya berbunyi "Terhadap surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak penghasilan" dihapus.
 
13. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Mengingat perubahan kebijakan moneter bersifat sangat mendasar diperlukan perubahan Dewan Gubernur. (2) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Dewan Gubernur Indonesia diberhentikan dan ditunjuk pelaksana Dewan Gubernur. (3) Selambat-lambatnya satu tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Presiden mengusulkan Dewan Gubernur untuk masa jabatan selama lima tahun.
 
14. Ketentuan Pasal II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Sepanjang Undang-undang sebagaimana di maksud pada Pasal 11 ayat 5 belum ditetapkan maka pengaturan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 5 tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia. 2. Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh Pemerintah dan Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir Februari 2004. 3. Selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10 persen. 4. Surplus Bank Indonesia dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
 
(Des)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif