Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan dedolarisasi merupakan upaya suatu negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap USD sebagai nilai tukar untuk melakukan aktivitas perdagangan, investasi, dan kebijakan moneter.
"Tren dedolarisasi meningkat sebagai respons terhadap fluktuasi dolar yang terlalu tinggi dan membahayakan ekonomi Indonesia. Kemudian trust terhadap dolar juga menurun terlihat dari dolar index yang terkoreksi 5,72 persen sejak satu tahun terakhir," ujar Bhima kepada Medcom.id, Senin, 7 September 2020.
Menurut Bhima, langkah dedolarisasi yang dilakukan Indonesia dan negara-negara lainnya utamanya disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi AS. Juga karena kebijakan kontroversial Presiden AS Donald Trump, termasuk perang dagang yang menyebabkan perekonomian global dipenuhi ketidakpastian.
Indonesia sendiri melakukan dedolarisasi dengan menggandeng sejumlah negara untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi bilateral atau Local Currency Settlement (LCS). Upaya ini digawangi oleh Bank Indonesia (BI).
Saat ini, Bank Indonesia sudah memiliki kerja sama dengan Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, Bank of Thailand, dan Kementerian Keuangan Jepang terkait kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi bilateral. Hal ini sejalan dengan peningkatan penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral seiring dengan penurunan marjin kurs valuta asing.
LCS diharapkan dapat meningkatkan kontribusi positif bagi upaya bank sentral dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sebab penggunaan mata uang lokal berperan dalam mendorong diversifikasi eksposur mata uang, berpotensi mengurangi biaya transaksi perdagangan karena terjadinya direct quotation antara mata uang lokal, mendorong pengembangan pasar keuangan domestik berbasis mata uang lokal, serta membuka akses (partisipasi pelaku).
Bagi pelaku perdagangan internasional, langkah itu juga dapat mengurangi biaya transaksi dan peningkatan efisiensi dalam setelmen perdagangan. Selain itu, juga akan memberikan lebih banyak opsi bagi pelaku usaha dalam memilih mata uang untuk settlement transaksi perdagangan, sehingga mengurangi risiko nilai tukar terutama di tengah kondisi pasar keuangan global yang bergejolak.
"Sekarang LCS perlu dengan banyak negara mitra dagang dan asal investasi terbesar. Tapi tantangan selanjutnya adalah kesiapan masing-masing lembaga keuangan di tiap negara. Ada tidak supply yen Jepang yang memadai untuk eksportir Indonesia? Ada tidak supply ringgit Malaysia misalnya di daerah penghasil batu bara dan sawit seperti Kalimantan dan Sumatra? Ini harus dipenuhi oleh bank," tegas Bhima.
Tanpa kecukupan pasokan valas alternatif USD akan menyulitkan pelaku perdagangan dalam menyelesaikan transaksi. Selain itu, Bhima juga menyoroti terkait pelayaran logistik yang 90 persennya masih menggunakan USD sebagai alat pembayaran.
"Perlu ada regulasi mewajibkan pembayaran dengan LCS untuk biaya logistik ekspor impor. Langkah selain LCS adalah dengan penerbitan utang melalui mata uang selain dolar. Bisa samurai bond misalnya karena pakai yen, atau euro bond pakai euro," tutup Bhima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
