"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 1,4 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 1,9 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 Agustus 2023.
Adapun, posisi ULN pemerintah pada akhir kuartal II-2023 tercatat sebesar USD192,5 miliar, turun dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya sebesar USD194,0 miliar. Namun demikian, secara tahunan ULN pemerintah pada periode laporan tumbuh 2,8 persen (yoy).
"Penurunan posisi ULN pemerintah secara kuartalan disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan global bond yang jatuh tempo," papar dia.
Sementara itu, penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik meningkat seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga. Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, jelas Erwin, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,0 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (14,2 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah," jelas Erwin.
Utang luar negeri swasta juga terkikis
Di sisi lain, ULN swasta juga menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Posisi ULN swasta pada akhir kuartal II-2023 tercatat sebesar USD194,4 miliar, turun dibandingkan dengan posisi pada kuartal sebelumnya sebesar USD199,7 miliar.
"Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan 5,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 3,0 persen (yoy)," jelas Erwin.
Perkembangan tersebut dikontribusikan oleh makin dalamnya kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 7,4 persen (yoy) dan 5,1 persen (yoy), dibandingkan dengan kontraksi kuartal lalu yang masing-masing tercatat sebesar 3,0 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,2 persen dari total ULN swasta.
"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4 persen terhadap total ULN swasta," terang Erwin.
| Baca juga: Indonesia Disebut Perlu Mencermati Teknik Pinjaman Utang Tiongkok |
Struktur utang tetap sehat
Erwin menegaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada kuartal II-2023 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,3 persen dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya sebesar 30,1 persen.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,7 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Erwin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
