Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono. MI/M Irfan
Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono. MI/M Irfan

Kreditur Diminta Tolak Restrukturisasi Pembayaran Kredit Titan

Achmad Zulfikar Fazli • 20 Juli 2022 18:43
Jakarta: Para kreditur diminta menolak permohonan restrukturisasi pembayaran kredit perusahaan batu bara PT Titan Infra Energy (TIE) senilai USD450 juta. Kreditur tersebut, yakni Bank Mandiri, CIMB Niaga, Credit Suisse Singapore, dan Trafigura.
 
Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, mengatakan Titan masih memiliki pendapatan yang cukup besar. Salah satu buktinya ada pemberian dividen sebesar Rp297,25 miliar kepada pemilik perusahaan, yang disisihkan dari laba 2021.
 
Menurut dia, pemberian dividen jumbo kepada pemilik perusahaan itu tidak tepat, apalagi pada 2020, perusahaan tidak membayar cicilan kredit karena mengaku terkena dampak pandemi covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Sungguh tak masuk akal, hanya selang setahun sejak berhenti mencicil utang karena mengaku bisnisnya terganggu pandemi covid-19, Titan mampu mencatat laba luar biasa besar bahkan memberikan dividen ratusan miliar kepada pemilik,” ujar Arief, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2022.
 
Pemberian dividen dari laba yang bernilai besar tersebut, kata dia, menunjukkan perusahaan batu bara itu dalam kondisi sangat sehat, dengan operasional yang berjalan normal. Seharusnya, jika debitur mencetak laba, wajib mengutamakan penyelesaian kewajiban kepada kreditur, ketimbang memberikan dividen besar kepada pemilik.
 
“Jika karena tekanan Titan, kreditur melakukan restrukturisasi kredit macet perusahaan itu, sama saja Titan sukses mengelabui kreditur sebanyak dua kali. Sudah ngemplang membayar cicilan, kreditnya pun dikasih relaksasi,” ucap Arief.
 
Dia menjelaskan pemberian relaksasi kredit terkait program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah, bertujuan membantu perusahaan yang bisnisnya terancam bangkrut imbas pandemi covid-19. Dia menilai tak tepat jika perusahaan yang pendapatannya triliunan rupiah, tapi minta dibantu pemerintah dan minta kreditnya direstrukturisasi.
 
Arief memaparkan saat Titan berhenti mencicil kreditnya pada 2020, perusahaan itu masih mencatat pendapatan dari penjualan batu bara sebesar Rp3,3 triliun. Tahun lalu, pendapatan dari penjualan batu bara Titan meningkat tajam mencapai Rp4,08 triliun. Arief menduga pendapatan perusahaan sebenarnya jauh lebih besar.
 
Buktinya, pajak pertambahan nilai (PPN) yang disetor Titan pada 2021 mencapai Rp600 miliar. Dengan PPN sebesar itu, kata dia, revenue perusahaan seharusnya Rp6 triliun, mengingat tarif PPN pada saat itu sebesar 10 persen. Namun, Titan mengaku hanya meraih total penjualan senilai Rp4 triliun pada 2021.
 
“Selisih pendapatan sebesar Rp2 triliun tersebut ke mana. Dengan tidak adanya laporan keuangan audited, maka diduga kuat Titan berupaya menutupi besarnya pendapatan dan laba sesungguhnya yang diperoleh perusahaan, pasca kenaikan harga batu bara dunia,” tegas Arief.
 
Arief meminta pemerintah dan masyarakat mengkritisi dalih dan permohonan manajemen Titan untuk mendapat restrukturisasi terhadap kredit macetnya. Jika restrukturisasi tersebut disetujui kreditur, tak hanya kreditur yang rugi. Pemerintah juga berpotensi mengalami kerugian, karena kredit macet ini telah mengganggu upaya perbankan dalam memulihkan perekonomian nasional.
 

Baca: Kronologi Kredit Titan Infra hingga Proposal Restrukturisasi Tak Ditanggapi Bank Mandiri


Sebelumnya, PT Titan angkat bicara mengenai persoalan pinjaman ke kreditur sindikasi. Direktur Utama PT Titan, Darwan Siregar, mengapresiasi niat baik Bank Mandiri yang mengungkap tidak akan menzalimi debitur.
 
Artinya, seluruh keputusan yang telah disepakati keempat institusi keuangan tersebut sudah melalui proses penilaian yang menyeluruh.
 
"Tidak mungkin keempat lembaga keuangan ini menzalimi debiturnya sendiri, karena hidup bank justru dari debitur," kata Darwan melalui keterangan tertulis, Minggu, 17 Juli 2022.
 
Dia mengatakan bank akan berupaya keras kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya jika debitur memiliki kemampuan membayar. Sebaliknya, bila ada faktor force majeur, bank akan melakukan restrukturisasi berupa rescheduling pembayaran, diskon, dan opsi keringanan lainnya.
 
Titan membantah tuduhan yang menyebut pihaknya mengalami kredit macet. Sebab, meski terlambat membayar di awal masa pandemi covid-19, Titan telah membayar angsuran sejak 2021 hingga saat ini dan akan terus melakukan pembayaran pinjaman.
 
Pada 2021, Titan telah membayar lebih dari USD46 juta dan USD35 juta pada 2022. Sementara itu, jatuh tempo utang masih cukup lama akhir 2023.
 
"Tahun ini, TIE juga akan kembali mencicil pinjaman. Kami hanya minta keringanan waktu penyelesaian pelunasan selama satu tahun saja,” kata Darwan.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif