Apa sih bedany? Berikut penjelasannya untuk sobat Medcom!
Perbedaan PPN dan PPh
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam produksi dan distribusi. Pajak ini dikenakan pada konsumen yang membeli barang atau jasa, misalnya ketika membeli makanan cepat saji, biasanya ada tulisan PPN di dalam struk tersebut, jadi besar kecilnya tergantung barang yang atau jasa yang dibayar.
Dasar hukum pajak ini diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan juga peraturan menteri keuangan.
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Penghasilan (PPh) seperti namanya, merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Pajak ini dikenakan seorang individu, badan usaha, dan bentuk usaha tetap, untuk semua penghasilan, baik dari pekerjaan, usaha, maupun investasi.
Pajak ini diatur di UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan peraturan menteri.
Sebagaimana diatur dalam UU tersebut jika Penghasilan Bruto (total penghasilan sebelum dikurangi biaya) per tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka sobat tidak diwajibkan membayar pajak. PTKP akan dijelaskan lebih lanjut di bagian berikutnya.
Cara Menghitung PPN dan PPh
Menghitung PPN
Cara menghitung PPN sederhana, yaitu total harga barang atau jasa x Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.03/2022, DPP PPN saat ini adalah 11%.
Jadi misalkan sobat beli burger Rp. 55.000, PPN yang harus sobat bayar adalah Rp. 55.000 x 11% = Rp. 6.050.
DDP pajak ini kemungkinan akan naik menjadi 12% pada tahun 2025.
Menghitung PPh Orang Pribadi
Pertama kita harus mengetahui Penghasilan Bruto per tahun. Kemudian, kalikan Penghasilan Bruto kepada biaya jabatan. Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, biaya jabatan sebesar 5%.
Lalu, kurangi Penghasilan Bruto dengan biaya-biaya seperti biaya, iuran pensiun, asuransi, dll. Hasilnya akan menjadi penghasilan Neto atau penghasilan bersih.
Penghasilan bersih kemudian akan dikurangi dengan Penghasilan PTKP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 pasal 1:
1. Rp. 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3. Rp. 54.000.000 tambahan jika penghasilan seorang istri digabung dengan penghasilan suami,
4. Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya dengan maksimal 3 orang.
Setelah dikurangi, kita akan mendapatkan hasil Penghasilan Kena Pajak (PKP), hasil tersebut akan dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, besarnya tarif pajak untuk orang pribadi yakni:
1. Sampai dengan Rp. 60.000.000 dikenakan tarif 5%
2. Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000 dikenakan tarif 15%
3. Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 dikenakan tarif 25%
4. Rp. 500.000.000 dikenakan tarif 30%
5. di atas Rp 5.000.000.000 (lima miliar) dikenakan tarif 35%
Misalkan, Ical merupakan seorang pegawai yang belum menikah dengan penghasilan bruto Rp. 61.200.000 per tahun atau sekitar Rp. 5.100.000. Dia membayar tunjangan pensiun Rp. 25.000 per bulan dan BPJS ketenagakerjaan Rp. 15.300 per bulan. Berikut cara menghitung PPh-nya
1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 61.200.000 = Rp. 3.060.000
Biaya Pensiun setahun = Rp. 25.000 x 12 = Rp. 300.000
BPJS Ketenagakerjaan setahun = Rp. 15.300 x 12 = Rp. 183.600
Penghasilan neto = Penghasilan bruto – (biaya jabatan + iuran pensiun + asuransi)
= Rp. 61.200.000 – (Rp. 3.060.000 + Rp. 300.000 + Rp. 183.600)
= Rp. 61.200.000 – Rp. 3.543.600
= Rp. 57.656.400
PTKP = Rp. 54.000.000
PKP = Penghasilan Neto – PTKP
= Rp. 57.656.400 – Rp. 54.000.000
= Rp. 3.656.400
Karena PKP kurang dari Rp. 60.000.000, maka dikenakan tarif 5%
PPh = 5% x Rp. 3,656,400
= Rp. 182,820
Maka PPh yang harus dibayar sebesar Rp. 182,820
Terkadang, pembayaran PPh mempunyai lebih dari 1 lapisan pembayaran, jika PKP melebih 60 juta, 250 juta, dll. Misalnya jika PKP katakanlah 69 juta, maka 60 juta pertama akan dikalikan 5%, dan 9 juta sisanya akan dikalikan 15%. Jadi total PPh adalah: Rp. 3.000.000 + Rp. 1.350.000 = Rp. 4.350.000
Menghitung pajak memang kompleks dan informasi di artikel ini bisa dibilang baru dasarnya saja, tapi Medcom selalu siap membantu sobat. Jangan lupa bayar pajak, ya.
Baca Juga:
Jenis Pajak Sewa Tanah dan Bangunan beserta Cara Menghitungnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
