Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (BoP) yang melebar menjadi sinyal bahwa ketahanan eksternal domestik sedang menghadapi tantangan cukup berat di tengah perlambatan ekonomi global dan tingginya volatilitas pasar keuangan.
| Baca juga: Rupiah Masih Belum Naik, Dolar AS Tembus Lagi Rp17.756/USD |
Analis Mirae Sekuritas Jessica Tasijawana mengatakan, BoP Indonesia tercatat defisit sebesar USD9,1 miliar pada kuartal pertama 2026. Sementara itu, defisit transaksi berjalan melebar menjadi 1,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), naik dari sebelumnya 0,7%.
“Ini menjadi defisit transaksi berjalan terdalam sejak kuartal III-2020 dan menunjukkan tekanan eksternal terhadap Rupiah masih cukup besar,” ujar Jessica dalam risetnya.
Menurut dia, pelebaran defisit dipicu oleh menyusutnya surplus perdagangan nonmigas serta meningkatnya defisit pendapatan primer. Di saat yang sama, pertumbuhan ekspor Indonesia melambat tajam akibat melemahnya permintaan dari sejumlah mitra dagang utama seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.
Di sisi lain, impor masih tetap tinggi seiring kuatnya permintaan terhadap barang modal dan bahan baku industri. Jessica menambahkan, tekanan juga datang dari arus modal asing. Neraca modal dan finansial tercatat berbalik defisit sebesar USD4,9 miliar setelah sebelumnya membukukan surplus USD9 miliar.
“Kondisi ini mencerminkan arus keluar portofolio asing di tengah meningkatnya sentimen risk
-off global dan ketidakpastian eksternal yang masih tinggi,” katanya.
Ia memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Faktor seperti tingginya harga energi global, ketidakpastian arah kebijakan suku bunga The Fed, hingga perlambatan ekonomi China menjadi sentimen utama yang membebani pasar domestik.
Selain itu, kebutuhan valas untuk repatriasi dividen dan musim Haji pada kuartal II-2026 diperkirakan turut meningkatkan permintaan dolar AS di pasar domestik.
Stabilitas Pasar Keuangan
Meski demikian, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan sektor perbankan nasional mulai menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas pasar keuangan, termasuk menjelang implementasi aturan baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang berlaku mulai 1 Juni 2026.Dalam kebijakan baru tersebut, eksportir nonmigas seperti sektor batu bara, CPO, dan pertambangan diwajibkan menempatkan dana hasil ekspor di dalam negeri selama 12 bulan. Sebanyak 50% dana juga wajib dikonversi ke Rupiah melalui bank domestik. Jessica menilai kebijakan tersebut merupakan langkah agresif pemerintah untuk memperkuat likuiditas valuta asing domestik dan menjaga stabilitas Rupiah.
“Pemerintah juga menyiapkan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan atas bunga DHE yang ditempatkan di perbankan domestik, sementara BI dan bank nasional menyediakan fasilitas pembiayaan tambahan bagi eksportir,” ujarnya.
Namun demikian, efektivitas kebijakan itu dinilai tetap akan bergantung pada fleksibilitas implementasi, tingkat kepercayaan eksportir, serta kondisi likuiditas sektor perbankan nasional.
Di pasar spot, Rupiah kembali melemah ke level Rp17.744 per dolar AS meski indeks dolar AS (DXY) turun tipis ke level 98,9. Menurut Jessica, kondisi tersebut menunjukkan tekanan domestik dan faktor musiman masih mendominasi pergerakan pasar valas Indonesia..
Sementara itu, pasar obligasi pemerintah mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun turun menjadi 6,69%, sedangkan tenor 2 tahun relatif stabil di level 6,65%.
“Intervensi BI dan pemerintah masih cukup efektif menjaga daya tarik imbal hasil domestik sekaligus meredam volatilitas pasar obligasi,” jelasnya.
Di sisi global, yield obligasi pemerintah AS masih bertahan tinggi di level 4,56% untuk tenor 10 tahun dan 4,12% untuk tenor 2 tahun.
Pasar juga masih mencermati perkembangan negosiasi antara AS dan Iran yang dinilai mulai menunjukkan tanda-tanda meredanya tensi geopolitik.
Dengan kondisi tersebut, spread imbal hasil obligasi Indonesia dan AS sedikit menyempit. Mirae Sekuritas memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,25% hingga akhir 2026 guna menjaga daya tarik aset domestik dan menopang arus modal asing.
Jessica pun menilai instrumen obligasi tenor pendek masih menarik di tengah ketidakpastian global karena didukung langkah stabilisasi BI dan spread imbal hasil yang tetap kompetitif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
