Ilustrasi. Foto: dok BTN.
Ilustrasi. Foto: dok BTN.

DPR Setuju Proses Rights Issue BTN Dijalankan

Ade Hapsari Lestarini • 04 Juli 2022 21:35
Jakarta: Rapat Kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dan inisiatif tambahan modal sejumlah perusahaan pelat merah melalui aksi korporasi rights issue 2022.
 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) termasuk salah satu BUMN yang mengantongi restu PMN tahun anggaran 2022 dengan nilai tambahan modal mencapai Rp2,98 triliun.
 
"BUMN selalu berada di garda terdepan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. Kami mendukung dan menyetujui seluruh usulan PMN yang diajukan Kementerian BUMN," kata Evita Nursyanti dari Fraksi PDIP, Senin, 4 Juli 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain PDIP, seluruh fraksi juga menyatakan dukungan atas usulan pemerintah, meski dengan beberapa catatan untuk beberapa BUMN penerima PMN. Antara lain catatan untuk Krakatau Steel, Garuda Indonesia, dan Kereta Api.
 
Setelah mengantongi restu dari Komisi VI, langkah selanjutnya adalah menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Mengacu ke pagu PMN yang diterima BTN senilai Rp2,98 triliun, maka nilai penerbitan saham baru atau rights issue diperkirakan mencapai Rp4,6 triliun.
 
Jumlah tersebut untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah di BTN sebesar 60 persen. Sisanya berasal dari investor publik dengan proporsi 40 persen.
 
Baca juga: DPR Setujui PMN 2023 untuk 10 BUMN

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menilai keputusan PMN untuk BTN merupakan langkah tepat dan bernilai strategis. Yang diuntungkan bukan hanya BBTN dalam bentuk penguatan modal dan kapasitas pembiayaan lebih besar.
 
"Yang paling banyak menikmati manfaat dari tambahan modal adalah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Piter.
 
Usai rights issue, Piter melanjutkan, BBTN punya kemampuan lebih besar untuk menyalurkan kredit subsidi sekaligus menekan angka backlog perumahan sebagaimana agenda besar pemerintahan Jokowi dalam program Sejuta Rumah Rakyat.
 
"Sektor riil juga ikut ketiban berkah, karena pertumbuhan sektor properti bisa berdampak langsung terhadap 174 sektor usaha lainnya. Dan sektor ini terbukti mampu membangkitkan ekonomi nasional paska pandemi," katanya.
 
Pada rapat kerja sebelumnya, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, penambahan modal tidak hanya memberikan dampak positif terhadap bank. Yang paling penting, tambahan modal akan meningkatkan kemampuan bank menyalurkan kredit sehingga dapat menekan angka backlog perumahan, terutama di segmen MBR.
 
Menurut hitungan BTN, setiap penambahan modal sebesar Rp1 triliun, maka akan menghasilkan kemampuan mendorong penyaluran kredit sekitar Rp12 triliun. Dengan rencana PMN Rp2,98 triliun yang mewakili 60 persen saham pemerintah di BTN, maka total tambahan modal yang bisa didapat perseroan dari rights issue akan mencapai sekitar Rp4,9 triliun. Sehingga tambahan PMN yang diberikan pemerintah itu bisa meningkatkan kapasitas kredit hingga Rp58,8 triliun.
 
Angka itu didapat dengan mengkalikan Rp4,9 triliun dengan Rp12 triliun. "Modal atau equity merupakan harta pemegang saham yang menjadi penyangga apabila terjadi risiko kerugian kredit macet. Oleh karena itu, BTN tetap membutuhkan likuiditas dari dana masyarakat maupun pasar modal untuk melakukan ekspansi kredit," katanya.
 
Baca juga: Erick Thohir Bakal Pelototi BUMN Penerima PMN

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya akan memperhatikan dan memperdalam masukan serta catatan dari beberapa fraksi yang telah hadir dan memastikan PMN membawa hasil yang baik dan maksimal kepada negara juga terhadap pelayanan publik.
 
"Kalau dilihat dari data-datanya kontribusi yang sudah diberikan BUMN kepada negara kurang lebih sebesar Rp1.200 triliun yang terdiri dari pajak, dividen dan bagi hasil. Untuk 10 tahun terakhir itu totalnya kurang lebih Rp4.013 triliun. Artinya dalam tiga tahun terakhir ini ada kenaikan masing-masing pertahunnya Rp50 triliun lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya secara kumulatif tentu inilah hasil daripada upaya kerja sama antara kementerian BUMN dan Komisi VI," ucap Erick.
 
Erick menambahkan Kementerian BUMN akan berusaha menargetkan dividen di 2023 hingga 2024 mencapai kurang lebih Rp50 triliun. Hal ini dilihat dari data dividen 2022 yang mencapai Rp39,7 triliun, sehingga nantinya PMN dan dividen dapat berimbang.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif