"Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara tahun anggaran 2023," ucap pimpinan rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Mohamad Hekal, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 4 Juli 2022.
Hekal menyampaikan, Komisi VI menyetujui usulan PMN tunai 2023 kepada 10 BUMN senilai Rp69,82 triliun yang terdiri atas PLN, Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Len Industri, Hutama Karya, Adhi Karya, PT Aviasi Pariwisata Nasional (Persero) atau InJourney, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG), KAI, PT Reasuransi Indonesia Utama atau Indonesia Re, Perum Damri, dan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional (LPPNPI) atau AirNav Indonesia.
| Baca juga: Kementerian BUMN Minta Tambahan PMN Rp50 Triliun |
Hekal menyebut PMN tunai diberikan untuk BUMN dalam menjalankan penugasan yang diberikan pemerintah, pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan.
Selain PMN tunai, jelas Hekal, Komisi VI juga menyetujui usulan PMN nontunai 2023 sebesar Rp838,4 miliar kepada PT Len Industri dan Rp2,6 triliun kepada PT RNI untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan.
Hekal menyampaikan Komisi VI juga memberikan lampu hijau kepada pemerintah untuk aksi korporasi kepada PT Krakatau Steel, Semen Indonesia, Waskita Karya, Adhi Karya, BTN, Semen Kupang, dan Garuda Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
