"Kami ingin membangun sistem IT untuk BPR/BPRS. Tahun depan akan mulai kami terapkan dengan pilot project 100 BPR yang akan kami pilih," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 20 November 2024.
Inisiatif itu, lanjut Purbaya, mengingat banyaknya BPR/BPRS yang memiliki sistem manajemen yang buruk. Sejak 2006, sekitar tujuh hingga delapan BPR/BPRS per tahun yang jatuh dan diserahkan ke LPS untuk ditangani.
Sementara LPS sebagai pengumpul iuran dari BPR belum memiliki mekanisme bantuan yang signifikan. "Kalau di negara besar, seperti Jerman, bank-bank kecil yang menguasai perbankan, bukan bank komersial. Jadi, kami berpikir bagaimana cara membantu mereka," tambah dia.
| Baca juga: 14 Bank Bangkrut Tahun Ini, Lebih Banyak dari Tahun Lalu! |
Bisa saingi bank komersial hingga fintech
Dengan sistem IT yang dikembangkan nantinya, kata Purbaya, LPS berharap BPR/BPRS dapat mempunyai sistem manajemen yang memadai sehingga mereka bisa bersaing dengan bank komersial hingga fintech.
Terlebih, BPR/BPRS diyakini memiliki kedudukan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga dampak ekonominya cukup signifikan. Maka, keselamatan BPR/BPRS patut diupayakan.
LPS rencananya bakal melibatkan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengembangan sistem IT itu.
Dengan itu, diharapkan sistem manajemen IT untuk BPR/BPRS dapat terwujud dan bisa digunakan secara gratis oleh BPR/BPRS yang menyetor iuran ke LPS.
"Kita tahu investasi IT itu mahal, tidak semua BPRS/BPRS punya kapasitas untuk investasi itu. Jadi, kami berpikir untuk investasi ke sana, dan tahun depan akan kami lihat perkembangannya seperti apa," tutur Purbaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
