Jakarta: Nasabah menuding lemahnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menerapkan aturan membuat Minna Padi mengingkari kewajiban untuk mengembalikan dana nasabah secara penuh.
Salah satu nasabah Minna Padi, Neneng, mengatakan, setelah menunggu hampir satu tahun tanpa pembayaran, nasabah kembali dibuat geram dan resah dengan adanya surat dari Minna Padi tertanggal 30 September 2020 Nomor 161/CM-DIR/MPAM/IX/2020 yang ditujukan kepada nasabah reksa dana Amanah Saham Syariah. Dalam poin keenam dituliskan bahwa tanggal efektif pembubaran dan likuidasi adalah pada Rabu, 30 September 2020.
"Dengan sangat jelas Minna Padi telah semena-mena membuat peraturan sendiri yang sangat menyimpang dari UU atau hukum dan peraturan OJK yang berlaku. Tindakan semena-mena dan arogansi Minna Padi ini adalah karena lemahnya OJK dalam menerapkan peraturan-peraturan yang dibuat OJK sendiri sehingga benar-benar sangat merugikan nasabah," ujar Neneng dalam pernyataannya, dikutip dari Antara, Sabtu, 3 Oktober 2020.
Nasabah berpendapat bahwa penyimpangan aturan tersebut disebabkan pertama oleh kesalahan Minna Padi sehingga enam produk reksa dana Minna Padi termasuk Amanah Saham Syariah, dibubarkan dan dilikuidasi oleh OJK pada 21 Nopember 2019 lalu melalui surat OJK Nomor S-1422/PM.21/2019.
Dalam surat Minna Padi tersebut, lanjut Neneng, Minna Padi tidak menyebutkan sama sekali cara pembayaran kepada nasabah akan kerugian yang timbul akibat kelalaiannya.
Hal itu dinilai menyimpang dari POJK No.01/POJK.07/2013 Pasal 29 yang mewajibkan Manajer Investasi (MI) menanggung kerugian konsumen yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian pelaku jasa keuangan.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
