Bulan lalu, Nissan setuju untuk berinvestasi di Inggris setelah Perdana Menteri Inggris Theresa May yakin pemerintah akan memberikan dukungan untuk melawan hilangnya daya saing yang disebabkan oleh Inggris meninggalkan keanggotaan Uni Eropa.
Dalam hal ini, Komisi Eropa meminta rincian lebih lanjut mengenai keputusan Inggris yang memberikan jaminan kepada Nissan. Adapun keputusan ini menjadi penting untuk mengetahui apakah keputusan itu sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak, karena sekarang ini tengah terjadi Brexit.
Baca: Pemberian Jaminan dari Inggris ke Nissan Dipertanyakan
Komisaris Persaingan Eropa Margrethe Vestager, yang memastikan bahwa perusahaan tidak adil dalam memberikan manfaat dari jaminan subsidi yang diberikan pemerintah dalam 28 negara anggota Uni Eropa, menyatakan bahwa otoritas Inggris belum memberikan informasi yang diperlukan.
"Sebelum kita mengetahui lebih banyak, kita tidak memiliki fokus," kata Vestager, kepada wartawan, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (22/11/2016).
.jpg)
Seseorang sedang melintasi logo Nissan (AFP PHOTO/TORU YAMANAKA)
Sebelumnya, Eksekutif Uni Eropa telah meminta kepada Pemerintah Inggris terkait rincian jaminan yang diberikan kepada produsen mobil Jepang Nissan bahwa investasi yang dilakukan ke Inggris tidak akan mengalami tekanan. Hal itu sejalan dengan keputusan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.
"Kami telah melihat laporan mengenai Nissan dan sebagai hasilnya kepada komite, adalah kontak dengan pihak berwenang di Inggris," kata Juru Bicara Komisi Eropa.
Juru Bicara Komisi Eropa mempertanyakan apakah jaminan yang diberikan itu memiliki kemungkinan melanggar aturan di Uni Eropa terhadap negara-negara yang memberikan bantuan tidak adil untuk sebuah perusahaan. Namun, tidak ditampik Inggris tetap dengan pendirian keluar dari Uni Eropa.
Baca: Nissan Dapat Jaminan dari Pemerintah Inggris Usai Brexit
"Otoritas Inggris tidak memberitahukan segala dukungan kepada Nissan untuk membantu penilaian di bawah aturan negara dan karena itu kami tidak akan mengambil langkah resmi untuk melihat persoalan ini," kata juru bicara tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News