Ia mengatakan, semakin banyak negara yang terlibat maka celah untuk penghindaran pajak akan makin sempit dan akhirnya ditutup. Hal ini tentu akan mendukung transparansi keuangan global yang inklusif menjadi lebih efektif dalam menghadapi penghindaran pajak.
"Kami juga memahami bahwa transparansi pajak global yang inklusif memungkinkan pertukaran informasi menjadi lebih efektif dalam mengatasi penghindaran pajak dan penggelapan aliran keuangan," kata dia dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali, Kamis, 14 Juli 2022.
Sri Mulyani berharap Inisiatif Asia yang baru saja ditandatangani ini akan berkontribusi pada transparansi pajak yang inklusif dimulai dari kawasan Asia. Sementara untuk menghasilkan manfaat transparansi pajak dan akses informasi yang lebih besar untuk yurisdiksi.
"Tantangan untuk implementasi tetap ada, oleh karena itu, keterlibatan dan komitmen di tingkat kebijakan mungkin merupakan sinyal kuat bagi yurisdiksi untuk tetap hidup dalam komunitas transparansi global untuk memerangi penghindaran pajak dan penggelapan aliran keuangan," ungkapnya.
| Baca juga: Ini Negara-negara yang Sepakati Transparansi Pajak dengan RI |
Ia menyebut, penerapan transparansi pajak membutuhkan reformasi administrasi yang mendalam. Untuk itu, penandatanganan ini harus mempromosikan dan memperkuat kapasitas administrasi dan teknis sehingga dibutuhkan reformasi administrasi yang lebih jelas.
"Ini perlu juga diatasi dan saya senang selama pertemuan kami semua yurisdiksi ini dengan OECD, serta organisasi internasional seperti ADB, mereka semua benar-benar memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung bantuan teknis untuk semua negara yang dibutuhkan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
