Berlandaskan prinsip multilateralisme inklusif, BRICS tidak hanya memperkuat kerja sama internal tetapi juga berkontribusi pada stabilitas global di tengah gejolak ketidakpastian.
Sistem global saat ini masih didominasi oleh struktur lama yang kerap mengabaikan kepentingan negara berkembang. Sebagai alternatif, BRICS berkomitmen menjadi katalisator reformasi di lembaga-lembaga internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia.
Tujuannya jelas untuk menciptakan tata kelola yang lebih demokratis dan representatif, terutama dengan memperjuangkan hak suara yang adil bagi negara-negara Global Selatan.
Melalui upaya ini, BRICS berperan aktif dalam mendistribusikan kekuatan ekonomi dan politik secara merata, sekaligus mengikis ketimpangan yang selama ini melekat dalam sistem global.
Bantuan barat, ketergantungan yang membelenggu
Sejak berakhirnya Perang Dunia II, dunia barat telah memberikan pengaruh besar terhadap arah ekonomi dan politik negara berkembang dan kurang berkembang. Melalui bantuan bersyarat, program penyesuaian struktural, dan hegemoni ideologis, lembaga-lembaga barat menyebarkan model pembangunan yang berpusat pada privatisasi, deregulasi, dan pengurangan birokrasi.
Meski kebijakan ini dianggap penting untuk modernisasi dan pertumbuhan ekonomi, implementasinya justru sering memicu ketidakstabilan politik, ketergantungan ekonomi, dan keterbelakangan yang berkepanjangan.
Pascaperang dunia II, munculnya lembaga keuangan internasional (IMF dan Bank Dunia) menjadi instrumen kunci dalam menyebarkan ideologi ekonomi barat. Pinjaman dan paket bantuan sering kali dikaitkan dengan penerapan reformasi neoliberal, termasuk privatisasi, pengalihan perusahaan milik negara ke swasta, yang sering berujung pada dominasi korporasi asing di sektor-sektor strategis. Deregulasi-pelemahan perlindungan tenaga kerja, standar lingkungan, dan kontrol finansial untuk menarik investasi asing. Austeritas fiscal-pemotongan anggaran publik untuk layanan sosial, yang melemahkan sistem kesejahteraan.
| Baca juga: Indonesia Resmi Jadi Anggota BRICS |
Meski dianggap perlu untuk efisiensi ekonomi, langkah-langkah ini justru gagal mengentaskan kemiskinan di negara berkembang. Ketimpangan semakin melebar, industri domestik melemah, dan ketergantungan pada modal barat mengakar-tanpa menyelesaikan masalah kemiskinan.
Joseph Stiglitz dalam buku Globalization and Its Discontents (2002) menegaskan, negara-negara yang menjalani program penyesuaian struktural (structural adjustment programs) pada 1980-an dan 1990-an, seperti di Asia, Afrika Sub-Sahara, dan Amerika Latin, mengalami pertumbuhan stagnan, beban utang meningkat, dan gejolak politik.
Lebih buruk lagi, pendekatan ekonomi barat tidak hanya gagal di negara berkembang, tetapi juga menghasilkan krisis ekonomi di negara-negara barat sendiri. Ketimpangan ekonomi dan sosial di barat semakin tajam, dan krisis ekonomi baru-baru ini adalah bukti kegagalan model pembangunan barat mereka sendiri.
Di luar dampak ekonomi, pemaksaan model pembangunan barat sering mengacaukan stabilitas negara penerima. Dengan mendorong liberalisasi politik yang cepat bersamaan dengan reformasi ekonomi, kekuatan barat sering meruntuhkan struktur pemerintahan yang ada tanpa menyediakan alternatif yang layak.
Dalam buku Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (2012), Acemoglu, D., dan Robinson, J menggarisbawahi bahwa hasil pemaksaan pembangunan barat atas negara berkembang adalah negara-negara rapuh yang rentan terhadap korupsi, dominasi elit, dan manipulasi eksternal,
Selain itu, desakan untuk demokratisasi procedural yang instant - tanpa mempertimbangkan tradisi politik lokal dalam beberapa kasus justru memperdalam perpecahan berdasarkan isu sektarian dan melemahkan legitimasi institusi.
Contohnya, perubahan rezim di Irak, Libya, Suriah dan beberapa negara Afrika menunjukkan bagaimana kerangka politik yang dipaksakan dari luar (barat) justru menciptakan ketidakstabilan berkepanjangan, bukan kemakmuran.
| Baca juga: Sistem Pembayaran Uang Digital BRICS Bridge, Rencana BRICS untuk Taklukan Dollar |
Membangunan masa depan multipolar
Sebaliknya, kerangka alternatif yang dipromosikan BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menawarkan pendekatan berbeda yang mengutamakan pembangunan dipimpin negara (state intervention), kontrol pemerintah atas industri strategis seperti energi, transportasi, dan keuangan.
Pertumbuhan berbasis infrastruktur (infrastructure driven-growth), investasi besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan jalan, pelabuhan, dan konektivitas digital meningkatkan kapasitas produksi domestik. Kerja sama Selatan-Selatan (South South Cooperation), kemitraan dagang dan investasi antarnegara berkembang mengurangi ketergantungan pada pasar barat.
China dengan inisiatif sabuk dan jalan (Belt and Road Initiative) telah secara konkrit membantu Indonesia dalam membangun sistem produksi nikel dan kereta cepat Jakarta-Bandung. India dengan fokus pada infrastruktur digital publik juga menjadi contoh nyata. Berbeda dengan bantuan barat yang sarat syarat politik, inisiatif BRICS memberi kebebasan kebijakan yang lebih besar bagi negara penerima.
Salah satu pilar utama BRICS adalah mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui New Development Bank (NDB) yang mendanai proyek infrastruktur dan hijau di negara anggota dan mitra. Ini membuktikan komitmen BRICS menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Barat yang sering dikritik karena syaratnya yang memberatkan.
BRICS juga membawa stabilitas melalui kerja sama ekonomi dan keamanan di tengah ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dan meningkatkan ketahanan finansial. Selain itu, dialog keamanan BRICS memberi kontribusi besar secara konkrit dalam meredakan konflik dan mendorong penyelesaian damai di kawasan rentan.
Dengan bergabungnya anggota baru seperti Arab Saudi, Iran, Mesir, Etiopia, dan Indonesia pada 2024, pengaruh BRICS di kancah internasional semakin meluas. Ekspansi ini memperkuat posisi BRICS sebagai representasi dunia yang lebih beragam sekaligus meningkatkan kapasitasnya dalam membentuk agenda global. Tantangannya adalah memastikan keselarasan kebijakan dan menjaga semangat kesetaraan di antara anggota yang semakin heterogen.
Melampaui barat: Kerangka pembangunan baru
Model pembangunan barat, meski mengklaim universal, model ini justru sering menjebak negara berkembang dalam siklus ketergantungan dan ketidakstabilan.
Kebangkitan BRICS dan blok ekonomi non-Barat lainnya membuka peluang bagi tatanan global yang lebih pluralis dan adil. Dengan mengutamakan kedaulatan, pembangunan infrastruktur, dan kapasitas negara, kerangka alternatif ini mungkin lebih mampu mengatasi tantangan struktural yang dihadapi Global Selatan (Global South).
BRICS perlu terus mengeksplorasi kelayakan jangka panjang model pembangunan ala BRICS serta potensinya untuk mendefinisikan ulang tata kelola ekonomi internasional di luar hegemoni Barat. BRICS bukan sekadar aliansi ekonomi, melainkan kekuatan transformatif yang mendorong tata kelola global yang lebih adil.
Dengan prinsip kesetaraan, pembangunan berkelanjutan, dan multilateralisme inklusif, BRICS memberikan alternatif bagi sistem yang timpang. Dalam konstelasi geopolitik internasional yang penuh ketidakpastian, kerja sama BRICS yang lebih kuat membawa harapan akan stabilitas dan kemakmuran bersama.
*Direktur Eksekutif Global Development Research Centre, Veronika S. Saraswati
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
