"Penghindaran pajak tantangan besar bagi pemerintah di seluruh dunia. Di negara-negara Asia diperkirakan USD1,2 triliun kekayaan finansial di Asia yang berada di luar yurisdiksi," kata Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali, Kamis, 14 Juli 2022.
Mathias menjelaskan, Deklarasi Bali oleh 11 negara untuk bersama-sama melakukan transparansi pajak. Menurutnya, inisiatif ini penting untuk bisa menguatkan lagi regulasi regional dan pertukaran informasi untuk bisa melawan penghindaran pajak dan penggelapan aliran keuangan lain.
"Inisiatif Asia terbuka untuk semua yurisdiksi Asia. Kami berharap ekspektasi akan ada lebih dari lagi di Asia yang ikuti jejak langkah ke 11 yurisdiksi hari ini. OECD mendukung inisiatif perpajakan bertahun-tahun melihat keberhasilan dan juga hasil yang konkrit," ungkapnya.
Ia menambahkan, ada lebih dari USD120 miliar pendapatan yang diterima negara-negara Asia dari penghindaran pajak ini. Selain itu, hampir sepertiga pendapatan tambahan tersebut berasal dari negara-negara berkembang namun hal ini tidak diterima akibat penghindaran pajak.
| Baca juga: Sri Mulyani: Deklarasi Bali Persempit Celah Penghindaran Pajak |
Mathias mengungkapkan, dana ini seharusnya bisa digunakan pemerintah Asia untuk keuntungan masyarakat mereka. Oleh karena itu, ia menilai, Deklarasi Bali menunjukkan komitmen politik mengenai kebutuhan kebijakan perpajakan yang menyediakan solusi bagi kawasan ini.
"Kerja sama administrasi untuk bisa lebih kuat dan untuk melindungi perpajakan. Dukungan menteri dan kita lihat dukungan di Bali hari ini agar negara-negara berkembang memetik manfaat pajak global. OECD bekerja sama dengan G20 menyiapkan roadmap baru untuk agenda tahun mendatang," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
