Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Presiden Grup Bank Dunia David Malpass dan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, resmi membuka peluncuran Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF).
Ini dianggap sebagai capaian konkret G20 di bawah Presidensi Indonesia dalam rangka kesiapsiagaan dan respons pandemi atau Pandemic Preparedness and Response (PPR) di masa depan.
David Malpass mengapresiasi komitmen dari para sponsor negara berdaulat dan non-negara untuk memperkuat pendanaan FIF dengan beberapa prinsip. Pertama, pembiayaan untuk PPR akan didesain untuk mengkatalisasi investasi oleh negara dan publik.
"Juga akan berfungsi sebagai integrator, dilakukan melalui berbagai lembaga yang sudah disepakati dari waktu ke waktu, inklusif, dan memiliki standar tinggi," jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu, 11 September 2022.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, penguatan arsitektur kesehatan global adalah isu prioritas utama dalam Presidensi G20 Indonesia di 2022.
Oleh karena itu, pertemuan Dewan Pengelola Dana Perantara Keuangan Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respons Pandemi (PPR-FIF) pada 8-9 September lalu, merupakan tonggak penting dalam menghasilkan tindakan nyata.
"Hasil ini atas kerja keras dari Satuan Tugas Kementerian Keuangan dan Kesehatan, khususnya kolaborasi Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang merancang PPR FIF," ucapnya.
Dengan adanya komitmen bersama, FIF diharapkan mewujudkan inklusivitas dengan tata kelola dan pengaturan operasi yang simpel dan fleksibel dalam pendanaan PPR.
Pertemuan pertama Dewan Pengelola FIF tersebut dihadiri oleh para sponsor dan mitra, yang terdiri dari perwakilan Uni Eropa, Amerika Serikat, Italia, Indonesia, Tiongkok, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Uni Emirat Arab, Spanyol, Australia, Singapura, Norwegia dan Selandia Baru.
Untuk sponsor non-negara seperti Yayasan Bill dan Melinda Gates, Yayasan Rockefeller, Wellcome Trust, Amref Health Africa, Global Health Council, selain Bank Dunia dan WHO.
Para peserta pertemuan juga telah memilih dua Ketua (co-chairs) Dewan Pengelola FIF, yakni Muhamad Chatib Basri dari Indonesia dan Daniel Ngajime selaku Menteri Kesehatan Rwanda yang terpilih sebagai co-chair.
Dalam sambutannya, Chatib mengatakan pendirian FIF akan dilihat sebagai sinyal yang jelas oleh masyarakat internasional sebagai aksi nyata G20 untuk secara kolektif mengambil pelajaran dari pengalaman bersama dalam menghadapi pandemi covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Salah satu proposal utama FIF adalah untuk menyediakan dana bagi PPR. Selain itu, peran penting FIF juga untuk menutup kesenjangan dalam situasi yang kritikal secara global, regional, dan nasional, guna memperkuat kapasitas penerapan peraturan kesehatan internasional.
"FIF bertujuan untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam memperkuat upaya membangun PPR," terangnya.
Dalam pertemuan ini Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom, juga menyampaikan apresiasi kepada para anggota G20 dan pemangku kepentingan lainnya atas komitmennya memperkuat FIF bagi PPR pandemi.
"Negara-negara anggota WHO telah menegaskan regulasi kesehatan internasional harus tetap menjadi fondasi arsitektur kesehatan global," kata Adhanom.
Ini dianggap sebagai capaian konkret G20 di bawah Presidensi Indonesia dalam rangka kesiapsiagaan dan respons pandemi atau Pandemic Preparedness and Response (PPR) di masa depan.
David Malpass mengapresiasi komitmen dari para sponsor negara berdaulat dan non-negara untuk memperkuat pendanaan FIF dengan beberapa prinsip. Pertama, pembiayaan untuk PPR akan didesain untuk mengkatalisasi investasi oleh negara dan publik.
"Juga akan berfungsi sebagai integrator, dilakukan melalui berbagai lembaga yang sudah disepakati dari waktu ke waktu, inklusif, dan memiliki standar tinggi," jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu, 11 September 2022.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, penguatan arsitektur kesehatan global adalah isu prioritas utama dalam Presidensi G20 Indonesia di 2022.
Oleh karena itu, pertemuan Dewan Pengelola Dana Perantara Keuangan Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respons Pandemi (PPR-FIF) pada 8-9 September lalu, merupakan tonggak penting dalam menghasilkan tindakan nyata.
"Hasil ini atas kerja keras dari Satuan Tugas Kementerian Keuangan dan Kesehatan, khususnya kolaborasi Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang merancang PPR FIF," ucapnya.
| Baca juga: EIB Dukung Indonesia Kembangkan Proyek Hijau |
Dengan adanya komitmen bersama, FIF diharapkan mewujudkan inklusivitas dengan tata kelola dan pengaturan operasi yang simpel dan fleksibel dalam pendanaan PPR.
Pertemuan pertama Dewan Pengelola FIF tersebut dihadiri oleh para sponsor dan mitra, yang terdiri dari perwakilan Uni Eropa, Amerika Serikat, Italia, Indonesia, Tiongkok, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Uni Emirat Arab, Spanyol, Australia, Singapura, Norwegia dan Selandia Baru.
Untuk sponsor non-negara seperti Yayasan Bill dan Melinda Gates, Yayasan Rockefeller, Wellcome Trust, Amref Health Africa, Global Health Council, selain Bank Dunia dan WHO.
Para peserta pertemuan juga telah memilih dua Ketua (co-chairs) Dewan Pengelola FIF, yakni Muhamad Chatib Basri dari Indonesia dan Daniel Ngajime selaku Menteri Kesehatan Rwanda yang terpilih sebagai co-chair.
Dalam sambutannya, Chatib mengatakan pendirian FIF akan dilihat sebagai sinyal yang jelas oleh masyarakat internasional sebagai aksi nyata G20 untuk secara kolektif mengambil pelajaran dari pengalaman bersama dalam menghadapi pandemi covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Salah satu proposal utama FIF adalah untuk menyediakan dana bagi PPR. Selain itu, peran penting FIF juga untuk menutup kesenjangan dalam situasi yang kritikal secara global, regional, dan nasional, guna memperkuat kapasitas penerapan peraturan kesehatan internasional.
"FIF bertujuan untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam memperkuat upaya membangun PPR," terangnya.
Dalam pertemuan ini Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom, juga menyampaikan apresiasi kepada para anggota G20 dan pemangku kepentingan lainnya atas komitmennya memperkuat FIF bagi PPR pandemi.
"Negara-negara anggota WHO telah menegaskan regulasi kesehatan internasional harus tetap menjadi fondasi arsitektur kesehatan global," kata Adhanom.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
