"Setiap pelonggaran kebijakan yang akan datang tidak mungkin melebihi yang diterapkan pada penurunan sebelumnya termasuk di 2020," kata para ekonom termasuk Hui Shan dalam laporan tersebut, dikutip dari The Business Times, Minggu, 25 Juni 2023.
Stimulus properti dan infrastruktur mungkin akan ditargetkan dan moderat mengingat populasi yang menyusut, tingkat utang yang tinggi, dan seruan Presiden Xi Jinping untuk membatasi spekulasi properti, tulis mereka.
"Menuruni rute lama yang sama dengan menggunakan properti dan infrastruktur untuk merekayasa pemulihan ekonomi yang kuat akan menjadi tidak konsisten dengan jenis pertumbuhan berkualitas tinggi yang telah berulang kali ditekankan oleh kepemimpinan," kata laporan itu.
| Baca: Indonesia Diserbu Asing! Dalam Seminggu, Masuk Rp2,22 Triliun |
Ekspektasi untuk lebih banyak dukungan kebijakan termasuk pengeluaran pemerintah untuk membayar infrastruktur dan juga langkah-langkah pelonggaran properti meningkat minggu lalu, dengan beberapa analis melayangkan kemungkinan bahwa pemerintah pusat dapat menerbitkan obligasi tujuan khusus guna mendanai proyek.
Data Mei yang dirilis minggu lalu menunjukkan pemulihan melemah dan bank sentral memangkas suku bunga kebijakan utama untuk menurunkan biaya pinjaman dan meningkatkan sentimen. Dewan Negara, yang merupakan Kabinet Tiongkok dan mengoordinasikan kebijakan di antara kementerian pemerintah pusat dan bank sentral, menyerukan kebijakan lebih kuat.
"Kami menilai bahwa hambatan pertumbuhan kemungkinan terus berlanjut. Sementara pembuat kebijakan dibatasi oleh pertimbangan ekonomi dan politik dalam memberikan stimulus yang berarti," pungkas ekonom Goldman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
