Bali: Komitmen penurunan emisi menjadi tugas seluruh negara di dunia. Apalagi Indonesia telah berkomitmen dalam Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi 29 persen pada 2030 dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembahasan mengenai pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) menjadi salah satu agenda penting dalam Presidensi G20 Indonesia. Tak hanya masalah keterjangkauan, masalah perubahan iklim serta aspek pemerataan juga menjadi perhatian.
"Hal ini sesuai dengan prinsip UNFCCC tentang tanggung jawab bersama, tetapi berbeda untuk negara seperti Indonesia, yang tidak menggunakan hutan tropis Indonesia pasti akan dikritisi dalam hal pengelolaan kami," kata dia dalam 'Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia' di Nusa Dua Bali, Rabu, 13 Juli 2022.
Meski begitu, Indonesia sebagai negara berkembang tentunya masih membutuhkan banyak energi listrik yang menghasilkan banyak emisi karbon sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Namun ia meminta, Indonesia tidak perlu ambil pusing meski dikritisi soal penurunan emisi karbon.
"Maka bagi Indonesia, sumber emisi CO2 yang berasal dari sektor kelistrikan tentunya menjadi salah satu bidang yang juga akan dikritisi. Tapi ini bukan hanya untuk Indonesia. Makanya orang Indonesia jangan baper, karena negara kita juga akan dikritisi," ungkapnya.
Sri Mulyani menambahkan, kewajiban untuk menurunkan emisi karbon bukan hanya tugas negara berkembang tetapi juga negara maju. Menurutnya, dunia juga perlu mencermati bagaimana komitmen Amerika Serikat (AS) terhadap perubahan iklim, termasuk Eropa yang tengah menghadapi geopolitik.
"Komitmen mereka terhadap perubahan iklim pasti juga akan diteliti. Jadi semua country akan diteliti. Untuk Indonesia, karena kita sudah berkomitmen pada NDC kontribusi yang ditentukan secara nasional. Reputasi dan kredibilitas komitmen negara kita tentunya perlu terus dipertahankan dan dijaga," pungkas dia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembahasan mengenai pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) menjadi salah satu agenda penting dalam Presidensi G20 Indonesia. Tak hanya masalah keterjangkauan, masalah perubahan iklim serta aspek pemerataan juga menjadi perhatian.
"Hal ini sesuai dengan prinsip UNFCCC tentang tanggung jawab bersama, tetapi berbeda untuk negara seperti Indonesia, yang tidak menggunakan hutan tropis Indonesia pasti akan dikritisi dalam hal pengelolaan kami," kata dia dalam 'Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia' di Nusa Dua Bali, Rabu, 13 Juli 2022.
Meski begitu, Indonesia sebagai negara berkembang tentunya masih membutuhkan banyak energi listrik yang menghasilkan banyak emisi karbon sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Namun ia meminta, Indonesia tidak perlu ambil pusing meski dikritisi soal penurunan emisi karbon.
"Maka bagi Indonesia, sumber emisi CO2 yang berasal dari sektor kelistrikan tentunya menjadi salah satu bidang yang juga akan dikritisi. Tapi ini bukan hanya untuk Indonesia. Makanya orang Indonesia jangan baper, karena negara kita juga akan dikritisi," ungkapnya.
| Baca juga: RI Jadi Pelopor Nol Emisi Karbon di Industri Pariwisata Tingkat ASEAN |
Sri Mulyani menambahkan, kewajiban untuk menurunkan emisi karbon bukan hanya tugas negara berkembang tetapi juga negara maju. Menurutnya, dunia juga perlu mencermati bagaimana komitmen Amerika Serikat (AS) terhadap perubahan iklim, termasuk Eropa yang tengah menghadapi geopolitik.
"Komitmen mereka terhadap perubahan iklim pasti juga akan diteliti. Jadi semua country akan diteliti. Untuk Indonesia, karena kita sudah berkomitmen pada NDC kontribusi yang ditentukan secara nasional. Reputasi dan kredibilitas komitmen negara kita tentunya perlu terus dipertahankan dan dijaga," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
