Langkah ini menyusul nilai ekspor mebel dan kerajinan yang diperkirakan terjun bebas menjadi kurang USD1,2 miliar hingga akhir 2020 akibat terdampak pandemi covid-19.
Pihak Himbara melakukan hal ini untuk meningkatkan pembelian produk dalam negeri. Hal itu terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) virtual bertema "Upaya Pemulihan Ekonomi dalam Industri Furnitur di Indonesia".
"Ekspor industri mebel dan kerajinan terjun bebas. Anjlok hingga di bawah 50 persen. Hingga Juli ini saja baru mencapai USD640 juta," ungkap Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) periode 2020-2023, Supriyadi, Selasa, 25 Agustus 2020.
Bahkan tidak sedikit anggotanya yang sudah menutup usaha dan mengurangi karyawan akibat tidak lagi mampu mengekspor dan melemahnya daya beli di dalam negeri dan pasar ekspor.
Dirjen Industri, Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih mengatakan ekspor mebel dan kerajinan diprediksi tidak akan mencapai USD2,4 miliar seperti dalam situasi normal, sebelum pandemi covid-19.
"Kami akan fasilitasi industri. Tetap, kita memperhatikan industri dalam negeri. Kalau industri merasa bahan baku kurang, silakan surati kami. Langsung akan kami tutup. Itu masalah bahan baku yang akan diekspor. Tetap yang namanya hilirisasi akan kita perhatikan," ujar Gati.
Ketua Umum Himbara Sunarso menegaskan akan membantu IKM di sektor ini dalam program UMKM Export BRILian Preneur di JCC Jakarta pada Desember 2020. Langkah ini untuk menggenjot pasar ekspor dan meningkatkan pembelian di pasar dalam negeri.
"Ini masalahnya demand (permintaan) turun, baik di dalam maupun luar negeri akibat covid. Pemerintah mestinya bisa juga membelokkan belanja negaranya untuk pembeliaan barang-barang secara real. Beli kursi mebel dari produk IKM, baik untuk kebutuhan kantor lembaga, maupun sekolah-sekolah di seluruh Indonesia," jelasnya.
Sunarso yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengatakan akan membantu Himki menyalesaikan masalah sengkarut bahan baku yang menjadi persoalan di industri tersebut.
"Saya sarankan kepada ketua Himki untuk fight, duduk dengan para stakeholders untuk mensinkronkan semua masalah sengkarut di industri. Himbara juga memberikan dana CSR-nya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota Himki agar mempunyai keahlian mendesain sesuai selera pasar ekspor," papar Sunarso.
Menurut dia, BRI telah menyiapkan empat langkah agar dana stimulus mengalir. Pertama, data. Kedua, sistem penyaluran yang kredibel baik transfer atau kredit. Ketiga, komunikasi. Keempat, petugas bank (Mantri BRI) dan para anggota Himbara untuk mengomunikasikannya.
Supriyadi pun mendesak agar program hilirisasi yang telah dicanangkan pemerintah ditindaklanjuti dengan tidak membuka keran ekspor kayu log dan bahan kayu rotan. Karena, tambah dia, akan membuat industri kecil menengah di sektor ini terancam gulung tikar.
Menurut dia, pihaknya selama ini menghadapi banyak hambatan dari internal maupun eksternal. Mulai dari pasokan bahan baku yang kadang tersendat, banyaknya regulasi yang tidak ramah terhadap industri, seperti keberadaan dan Kewajiban Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
"Kami tidak menolak SVLK sepenuhnya, apabila tidak mungkin Indonesia mencabut perjanjian yang telah ditandatangani. Sebaiknya SVLK diberlakukan di bagian Hulu sehinga tidak membebani bagian hilir," papar Supriyadi.
Himki saat ini memiliki anggota kurang lebih sebanyak 1.200 pengusaha. Sedangkan pelaku usaha yang tidak terdaftar anggota Himki mencapai kurang lebih 3.600 pengusaha kecil dan menengah. Industri mebel dan kerajinan menyerap tiga juta tenaga kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
