Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar 5-6 persen, ujar Luhut, maka pembangkit listrik yang bisa terbangun hanya sekitar 20-22 ribu mw, dari target sebanyak 35 ribu mw dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen.
baca : Pengamat Sarankan PLN Evaluasi Pengerjaan Program 35 Ribu MW
"Saya pikir sudah sesuai rencana, hanya kita perlu adakan penyesuaian. Kalau kita bikin tujuh persen asumsi 35.000 mw, nanti kita jadikan 35.000 mw akan jadi costly. Jadi kita perlambat beberapa proyek. Sisanya 13 ribu mw akan ada pada tahun berikutnya. Jadi ada dinamika timbul," kata Luhut di Intercontinental Bandung, Rabu 27 September 2017.
Pasokan listrik, diakui Luhut sudah cukup membaik pada saat ini, khususnya terhadap kelistrikan di Jawa dan Sumatera. Hanya masih ada kendala bagi pembangunan kelistrikan di daerah terpencil.
"Medan juga sudah selesai, yang menjadi isu kita sebenarnya adalah daerah kecil yang 5 mw, 3 mw, 1 mw, itu banyak daerah enggak bisa harus subsidi juga karena size kecil, kena pakai solar, sekarang ada solar panel, arus laut di flores, itu idol project 300 mw dengan cost 8 sen per KWH. Ke depan nanti kita bisa kurangi lagi sejalan kemajuan teknologi dan pengalaman kita di sektor listrik," tegas Luhut.
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki ambisius besar di sektor ketenagalistrikan Indonesia. Jokowi pernah menargetkan pengadaan listrik 35 ribu MW pada akhir 2019. Daerah-daerah yang selama ini belum teraliri listrik menjadi prioritas pemerintah.
Sementara PLN telah mencatat, sejak 2015 hingga 2017 sudah berutang sebesar Rp117,4 triliun dalam membangun pembangkit dan jaringan kelistrikan dalam program 35 ribu mw.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
