Hingga kini sudah ada 59 titik program BBM Satu Harga di Indonesia. Pemerintah menargetkan membangun 73 titik yang terdiri atas 67 titik milik Pertamina dan 6 titik milik swasta.
Bamsoet memahami target ini tidak mudah direalisasikan oleh BPH Migas. Namun, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, ia yakin program ini dapat terwujud.
“Saya yakin program BBM Satu Harga bisa terealisasi terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Maret 2018.
Bamsoet menyatakan hal itu saat menerima Komite BPH Migas yang dipimpin M Fanshurullah Asa di ruang Pimpinan DPR, Jakarta, siang tadi.
"DPR siap menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat, PT Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat hukum," kata dia.
Baca: Pertamina Klaim Titik BBM Satu Harga Melampaui Target
Dalam kesempatan yang sama Bamsoet berharap pemerintah mempermudah perizinan bagi sub penyalur BBM. Kehadiran sub penyalur menurutnya dapat menghilangkan pengecer ilegal yang seringkali menaikan harga BBM seenaknya.
Sub penyalur, lanjut dia, bisa menjadi jalan keluar menjangkau jaringan SPBU di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan investasi yang lebih terjangkau.
"Kehadiran sub penyalur menjadi terobosan yang bagus. Terlebih ini terbuka bagi koperasi maupun badan usaha desa. Tinggal bagaimana pengawasannya di lapangan," katanya.
Manfaatkan dana desa
Mantan Ketua Komisi III ini menyampaikan DPR dan BPH Migas akan mempelajari lebih lanjut apakah kehadiran sub penyalur dimungkinkan terlaksana melalui program Dana Desa. Terlebih untuk menjadi sub penyalur investasi yang dibutuhkan sekitar Rp50-100 juta. Jauh lebih murah dibanding harus membuat SPBU yang mencapai Rp20 miliar.
"Program 1 miliar per desa dimaksudkan untuk merangsang dan membantu perekonomian di desa. Jika hasil musyawarah di Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) memungkinkan pembentukan sub penyalur melalui alokasi Dana Desa, kenapa tidak?” papar Bamsoet.
"Minimal satu desa satu sub penyalur BBM. Maka akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di perdesaan guna menjangkau BBM Satu Harga."
Dalam pertemuan ini Bamsoet juga meminta BPH Migas memberikan sanksi kepada SPBU yang nakal memainkan harga. Ia mengingatkan jangan sampai biaya operasional Pertamina yang melonjak menjadi Rp3 triliun untuk menjalankan BBM Satu Harga malah dimanfaatkan SBPU nakal keuntungan pribadi.
"Operasi di lapangan harus rutin dilakukan. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ragu memberikan sanksi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
