Luhut mengatakan, penekanan pada besaran cost recovery tersebut seharusnya tidak mengurangi produksi justru akan menghemat uang negara sekitar 15 sampai 20 persen.
"Produksi sama saja, uang kita tambah hemat. Bisa 15 sampai 20 persen," kata Luhut di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 September.
Luhut menjelaskan, besaran cost recovery memang harus ditekan karena pemerintah ingin melihat lebih detil item per item penggunaan cost recovery tersebut.
Baca: Komisi VII DPR Mengkritisi Cost Recovery KKKS
Menurutnya, ada variabel-variabel tertentu yang menjadi penentu besaran cost recovery Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sebagai contoh, Luhut menyebutkan, terkait dengan biaya yang dikeluarkan KKKS dalam mencari migas di satu sumur dengan sumur lain. Pastinya, akan ada perbedaan biaya.
"Kita mau lihat detail cost recovery itu item per item. Tidak bisa juga seluruhnya dipukul rata, biaya di satu sumur dengan sumur lain kan beda," ujar Luhut.
Luhut yang saat ini menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan membawahi sektor ESDM ini juga mengungkapkan, mungkin selama ini pemerintah tidak terlalu detil dalam membagikan porsi cost recovery. Oleh karena itu, dia menginginkan untuk cost recovery tahun depan agar diperketat pembagiannya.
"Mungkin selama ini kita tidak terlalu detail, melihatnya secara umum saja," imbuh dia.
Meski demikian, Luhut menambahkan, pihaknya belum mendaftar banyaknya KKKS yang akan diawasi secara khusus penggunaan cost recovery itu. "Sekarang kita baru mau mulai, kan baru saya yang ngomong ini," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
