Kementerian Keuangan bersama dengan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM sejak 2011 berkomitmen untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan yang sudah ditetapkan sebesar 23 persen pada 2025.
"Di 2022 ditargetkan akan dibangun sebanyak 33.476 unit BMN Infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp483 miliar," kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 Juli 2022.
Ia menambahkan, program pembangunan infrastruktur EBT juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar.
Beberapa penyediaan BMN infrastruktur EBT yakni penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), Penerangan Jalan Umum (PJU), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, PLTS Rooftop, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
BMN Infrastruktur tersebut didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui skema alih status penggunaan, hibah, dan/atau penyertaan modal pemerintah pusat. Skema pengelolaan BMN ini sesuai Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020.
Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2021), penerima manfaat dari BMN Infrastruktur EBT antara lain PLTS Terpusat kepada 21 pemerintah provinsi dan 31 pemerintah kabupaten/kota, PLTS Rooftop kepada 33 pemprov, 25 pemkab/kota, 18 pondok pesantren, enam satuan kerja KESDM, dan delapan kementerian/lembaga (K/L).
| Baca juga: Swasta Didorong Terlibat dalam Keuangan Berkelanjutan di G20 |
Kemudian LTSHE kepada 364.315 rumah tangga, PJU Tenaga Surya kepada 33 pemprov dan 217 pemkab/kota, PLTMH kepada 12 pemkab/kota, PLT POME (Palm Oil Mill Effluent) kepada empat pemkab/kota, dan Biogas Komunal bagi delapan pemkab/kota dan enam pondok pesantren.
Selain ketujuh jenis BMN Infrastruktur EBT di atas, pemerintah juga sedang melaksanakan program pemasangan paket Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) bagi masyarakat yang berada di wilayah desa yang belum terjangkau jaringan listrik.
APDAL adalah piranti penyimpanan dan penyaluran energi listrik berbasis baterai yang dapat diisi ulang pada stasiun pengisian energi listrik. Hal ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo untuk memfasilitasi listrik kepada 433 desa yang tersebar di empat provinsi yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.
"Kami di DJKN Kemenkeu bersama dengan Ditjen EBTKE KESDM akan terus berkomitmen mempercepat pendistribusian BMN Infrastruktur kepada pihak penerima untuk menyukseskan target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
