"Skema gross split dukung entrepreneurship. Karena KKKS bisa adakan sistem pengadaan yang tidak harus diatur pemerintah. Jadi akan percepat proses. Maka dari itu, kontraktor migas tidak perlu ragu dengan kebijakan baru ini," kata Ignasius, ditemui dalam acara 'Economic Challenges, Special Energy Outlook Series', di Energy Building, Jakarta, SCBD Sudirman, Jumat 24 Maret 2017.
Melalui kebijakan baru ini, jelas dia, tidak akan ada lagi bagi-bagi konsesi. Karena, ketika wilayah kerja habis, maka akan ada penunjukkan kontraktor baru. "Tidak ada share down. Harus ikut lagi (proses tender)," papar Ignasius.
Terkait hak saham sebesar 10 persen ke pemerintah daerah (pemda), lanjut dia, akan diatur lagi skema pembayarannya. Pembagian itu, diakui dia memang sempat memberatkan kontraktor migas, karena biaya investasi hulu migas tidak kecil.
Baca: Menteri Jonan Klaim PSC Gross Split Lebih Efisien
"Ini kalau diminta 10 persen ya KKKS tidak ada uang. Jadi nanti harus dibiayai kontraktor utama, dihitungnya dari bagi hasil operasi atau dividen masa konsesinya. Pak Presiden bilang industri migas spiritnya tidak boleh eksklusif. Jangan sampai orang yang tinggal di situ merasa terusir, kita dimusuhin dan sebagainya," sebut Jonan.
Jonan sebelumnya telah mengatakan, skema PSC gross split dipercaya akan lebih efisien untuk usaha hulu migas dan dapat memangkas administrasi yang selama ini terbilang panjang. Skema ini juga akan mendorong KKKS untuk bekerja lebih efisien. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan ke lapangan Duri dan Minas di Riau yang dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia.
"Skema gross split lebih efisien, tidak ribet, dan tidak memperdebatkan lagi persoalan biaya-biaya dan administrasi yang panjang," ungkap Jonan.
Baca: Pemerintah Pastikan Tak Revisi Permen Gross Split
Jonan menambahkan, efisiensi yang selalu dia utarakan selama ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi. Itu sebabnya efisiensi menjadi satu tantangan besar bagi industri hulu migas saat ini. Sebab, selain efisiensi KKKS juga dituntut untuk menghasilkan produksi yang meningkat.
"Bapak Presiden arahannya supaya lebih efisien," ucap Jonan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menambahkan, saat ini pemerintah sedang menyusun regulasi kontrak tersebut. Gross split dinilai lebih mudah, cepat, dan efisien sehingga pemerintah bisa yakin dapat menarik minat investor.
Wirat menjelaskan, mekanisme seperti ini sebenarnya sudah diterapkan dibeberapa negara. Salah satunya yang menerapkannya adalah Tiongkok. Penerapan tersebut dinilai cukup berhasil menggaet investor.
"Contohnya gross split itu misalnya Tiongkok, terus ada beberapa negara Afrika yang sangat berhasil," ucap Wirat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
