Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, dalam menciptakan BBM satu harga seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat ikut andil didalamnya. Sebab, untuk masalah suplai BBM Pertamina merasa siap untuk menyalurkannya. Hanya saja, infrastruktur jalan kurang mendukung.
Ia mencontohkan dalam masalah distribusi BBM ke daerah pelosok. Pertamina menilai akses jalan belum seluruhnya tersedia. Hal tersebut menjadikan permasalahan dalam pengiriman BBM. Tentu situasi dan kondisi semacam ini perlu ada jalan keluarnya.
Baca: BBM Satu Harga dan Keadilan bagi Tanah Papua
"Kalau infrastruktur Pertamina itu Pertamina yang garap. Tapi kalau infrastruktur seperti jalan itu kan pemerintah. Jadi jalan bukan kita," kata Dwi, seperti diberitakan Senin (21/11/2016).
.jpg)
Sejumlah pengendara sepeda motor mengisi bahan bakar (MI/Galih Pradipta)
Dwi menjelaskan, salah satu permasalahan dalam penyaluran BBM ke daerah-daerah pelosok adalah minimnya infrastruktur jalan. Pertamina diminta untuk menyalurkan ke daerah-daerah pelosok tersebut, tapi untuk menjangkau daerah itu harus menggunakan moda trasportasi yang mahal. Tidak dipungkiri hal dimaksud yang menjadikan harga BBM mahal.
"Jadi ke depan infrastruktur untuk mensuplai ini diharapkan diperbaiki. Kalau sekarang ini pakai pesawat di masa yang akan datang tidak pakai pesawat. Sehingga ongkos angkutnya lebih rendah," jelas dia.
Baca: Pertamina Tambah Infrastruktur Demi BBM Satu Harga
Atas dasar itu, Dwi berharap pemerintah ikut serta mencapai kesuksesan BBM satu harga utamanya menyelesaikan persoalan dimaksud. Dwi menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah. "Ya jadi harus ada kerja sama dengan pemda," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
