Kalla menjelaskan, konsentrat adalah sesuatu yang sudah dikelola dengan kadar mencapai 90 persen, seperti tembaga. Ekspor konsentrat, kata dia, bukan lah ekspor terhadap bahan baku seperti dulu.
"Tapi suatu hasil yang sudah dikelola tapi belum murni, baru 90 persen, kalau murni 99 persen," jelas Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2017).
Kebijakan ini diambil karena kepentingan yang lebih besar. Kalla mencontohkan, PT Freeport Indonesia yang memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan nasional.
"Freeport sangat mempengaruhi pendapatan nasional, pendapatan daerah, pendapatan masyarakat," kata dia.
Baca: Tiga Syarat Perusahaan Tambang Dapatkan Izin Ekspor Konsentrat
Keberadaan PT Freeport Indonesia memberikan dampak yang terasa di masyarakat. Setidaknya 10 ribu lebih lapangan kerja tersedia untuk masyarakat. Keberadaan PT Freeport bahkan mempengaruhi aktivitas di Timika, Papua.
Bahkan, 60 persen aktivitas ekonomi di Papua bergantung kepada perusahaan asal Negeri Paman Sam ini. Oleh karena itu, kata Kalla, pemerintah mengambil pengecualian untuk suatu produksi.
"Sebenarnya sudah konsentrat, tapi aturannya banyak harus mengubah sistem KK jadi IUPK. Akibatnya antara Freeport dulu terjadi kayak ayam dan telur, suruh bikin konsentrat tapi dia bilang minta perpanjang dulu," jelas Kalla.
Perpanjangan diminta sebagai jaminan PT Freeport Indonesia tak diambil alih pemerintah. Perpanjangan pun diberikan selama lima tahun ke depan agar PT Freeport memiliki kesempatan membangun konsentrat sesuai waktu yang dibutuhkan.
"Agar ekonomi Papua itu bisa lebih baik lagi. Sama dengan Newmnot, untuk ore tidak sama sekali. Jadi itu maknanya, tujuanya agar ekonomi itu bergerak di daerah di mana berada," jelas Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
