NEWSTICKER
Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers
Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers

Pertamina Diminta Tambah Dana Riset Katalis Minyak Nabati

Ekonomi pertamina kelapa sawit bpdp sawit
Damar Iradat • 30 Januari 2020 15:11
Tangerang: PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diminta menambah dana riset untuk merintis industri katalis minyak nabati di Indonesia. Dana riset yang diberikan ke Tim Riset Katalis Institut Teknologi Bandung (ITB) masih terlalu kecil.
 
Pertamina memberikan sebuah alat seharga Rp8 miliar, sementara BPDPKS memberikan dana riset Rp46 miliar pada tim riset katalis.
 
"Pertamina itu bukan bantuan. Rp8 miliar (untuk Pertamina) itu kecil. (Dana Sawit) itu juga kecil. Dana sawit kita mendekat Rp35 triliun, untuk apa disimpan saja. Saya sudah perintahkan perbanyak bantuan ke ITB untuk katalis," kata Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasionasl (Kemenristek/BRIN) 2020,di Pusat Penelitan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek), Tangerang Selatan, Kamis, 30 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Riset katalis minyak nabati yang dilakukan Subagjo dan tim ialah mengubah minyak kelapa sawit menjadi solar. Sejumlah katalis yang dihasilkan turut membantu proses pengolahan minyak kelapa sawit menjadi bensin nabati, diesel nabati, hingga avtur nabati dalam skala kecil.
 
Jokowi meminta semua pihak mendukung Kepala Tim Riset Katalis ITB Subagjo. Pasalnya, saat ini lahan sawit di Indonesia mencapai 13 juta hektare dengan produksi 60 juta ton per tahun.
 
Pemerintahan Jokowi juga tengah menggencarkan program biodiesel B30. Ia berharap ke depan Indonesia mengembangkan B40, B50, hingga B100.
 
"Ini bukan sesuatu yang mustahil. Kita punya banyak pakar dan ahli hebat di banyak institut dan universitas. Yang antara lain sudah berhasil membuat katalis. Katalis yang mengubah mintyak sawit menjadi solar," tutur dia.
 
Subagjo dalam kesempatan itu berterima kasih kepada Jokowi. Namun, ia meminta pemerintah membangun pabrik katalis.
 
"Jadi resep katalis tidak akan lepas ke luar negeri. Resep itu terpaksa dijahit katalis ke pabrik milik multinasional," tutur Subagjo.
 

(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif