Pada pertemuan yang dilakukan Kamis 16 Februari itu, Jusuf Kalla meminta agar Geo Dipa mempercepat pengembangan energi panas bumi untuk membantu pemerintah menyediakan listrik ramah lingkungan.
"Terakhir saya ke Patuha, saya menyimpan harapan akan Geo Dipa sebagai salah satu perusahaan BUMN yang membantu pemerintah menyediakan listrik bersih," kata Kalla, seperti dalam keterangan elektronik yang diterima Metrotvnews.com, Jumat 17 Februari 2017.
Kalla menginstruksikan Geo Dipa segera mengembangkan lapangan panas bumi yang sudah ada. Ia juga meminta Geo Dipa mengembangkan lapangan-lapangan baru yang akan diberikan nanti.
Wapres berjanji membantu dan mendukung program Geo Dipa. "Saya perintahkan Geo Dipa berjalan sesuai GCG (good corporate governanve) dan segera mengembangkan lapangan panas Bumi khususnya di Dieng 2,3 - Patuha 2,3," ujarnya.
Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim menyampaikan sejumlah perkembangan dan permasalahan usaha Geo Dipa. Setidaknya ada tiga hal penting yang dilaporkan.
Pertama, soal mengelola dua lapangan, yaitu Lapangan Panas Bumi Dieng dan Patuha yang akan mencapai kapasitas produksi listrik kurang lebih 100 MW dan 175 MW pada 2021.
Kedua, Geo Dipa siap menerima wilayah kerja pertambangan (WKP) baru demi terciptanya kedaulatan energi.
Geo Dipa juga memiliki rencana jangka panjang pada 2030 yang siap memproduksi listrik 700-1100 MW. "Karena itu, kami butuh kepercayaan pemerintah mempercepat pengembangan energi terbarukan ini," katanya.
Baca: Kemenko Polhukam akan Bantu Penyelesaian Masalah PT Geo Dipa Energi
Ketiga, BUMN ini sedang disengketakan oleh PT Bumigas Energi, yang sebenarnya adalah sengketa perdata. Geo Dipa didampingi Jamdatun dan KPK melakukan assesment risiko hukum terhadap investasi proyek. Selain itu, BPKP juga sedang mengaudit investigasi Geo Dipa.
"Permasalahan hukum ini menyebabkan program percepatan pembangunan dan pengembangan energi panas bumi kami terhambat," kata Riki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
