Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengadaan PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso mengatakan meskipun target diturunkan, PLN yakin tidak ada daerah yang tidak teralirkan listrik pada 2019.
Sebab, jika dijumlahkan dengan program Fast Track Program (FTP) I era Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), ada sekitar 7.000 mw tambahan. Jadi pada 2019 total kapasitas terpasang mencapai 26.000 mw.
"Jadi total 26.000 mw. Itu dengan perhitungan saat ini tidak ada satu titik daerah pun yang defisit," kata Iwan saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Sabtu (19/10/2016).
Baca: Proyek Listrik Mangkrak Bisa Ditindak
Iwan menjelaskan, saat ini perkembangan FTP I sudah on going project. Memang diakuinya belum selesai semua pada tahun lalu. Tapi pada akhir 2018, PLN menargetkan program tersebut selesai.
Dengan dikebutnya pembangunan kelistrikan tersebut, diharapkan pada 2019 seluruh daerah memiliki reserve margin listrik 30 sampai 45 persen. Sehingga pada tahun itu tidak ada mati listrik bergilir lagi.
"Karena reserve marginnya minimum 30 persen. Ada daerah yang 40 persen, ada yang 30 persen, ada yang 35 persen, ada yang 45 persen. Itu akan seperti itu nanti pada 2019," sebut Iwan.
Baca: Jangan Biarkan Proyek Listrik Mangkrak
Hal senada dikatakan Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan. Sofyan berpendapat, pada dasarnya penetapan pembangunan 35.000 mw tersebut ditujukan ketika pertumbuhan ekonomi pada 2019 sekitar tujuh hingga delapan persen. Namun, yang terjadi saat ini pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi masih jauh dari target pada 2019.
Pada 2015, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8 persen. Lalu, tahun ini sebesar lima persen. Kemudian 2017 diproyeksikan 5,1 persen. Melihat hal tersebut 19.000 mw dinilai sudah mencukupi kebutuhan pada 2019.
"Sekarang kita lihat gini. Dasar dari 35 gigawatt itu pertumbuhan ekonomi di 2019 antara 7-8 persen. Hari ini berapa tadi? 2015 itu 4,8 persen. 2016 sebesar lima persen, 2017 5,1 persen," kata Sofyan.
Menurut mantan Direktur Utama BRI ini, terkait dengan penurunan target 35.000 mw itu hanyalah permintaan pemerintah terhadap batas minimal pembangunan megaproyek tersebut.
"Jadi kami diminta oleh Pak Jonan minimal 19.000 mw untuk 2019. Tapi kan kami bisa siap sampai 26.000 mw," pungkas Sofyan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
