Tunjuk Direksi Baru, RUPSLB TPS Food Diklaim Sah
TPS Food. Dok:TPS.
Jakarta: PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA/TPS Food) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) guna menunjuk jajaran direksi baru. Hasil RUPSLB diklaim sah berdasarkan POJK Nomor 32 Tahun 2014.

Corporate Secretary PT Tiga Pilar Sejahtera Food Michael H Hadylaya mengatakan RUPSLB dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan meski sebagian direksi lama tidak menyetujui rapat tersebut.

"Kami memandang RUPS hari ini sah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. POJK Nomor 32 Tahun 2014," ujar Michael seusai RUPSLB di Citiwalk Sudirman, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.

Menurutnya, penunjukan direksi baru didasarkan atas persetujuan para pemegang saham setelah sebelumnya mengkonfirmasi kembali ihwal pemberhentian direksi dan komisaris lama. Hanya saja selama RUPSLB berlangsung, direksi kubu Joko Mogoginta Cs yang menentang rapat tersebut tidak menunjukkan batang hidungnya.

"Betul dalam rapat ini kita undang mantan direksi untuk datang, sepanjang RUPSLB tidak ada tanda kehadiran mereka," imbuh dia.

Terkait rencana kubu Joko Mogoginta Cs yang akan melaporkan RUPSLB ke pihak berwajib, Michael mengaku tak keberatan. Namun, ia berharap seluruh pihak legowo dengan keputusan para pemegang saham.

"Joko mau lapor atau tidak itu setiap orang punya hak hukum sendiri, kita tidak permasalahkan. Hsilnya harus dihormati semua pihak mari semua dengan legowo melakukan yang terbaik buat perseroan," tuturnya.

TPS Food hari ini mengangkat Hengky Koestanto sebagai Dirut Utama, Charlie Dungga sebagai Direktur dan Direktur Independen, Yulie Sudargo sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen serta Jaka Prasetya sebagai Komisaris dalam RUPSLB tersebut.

Sebelumnya, kisruh internal PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food) antara jajaran direksi dengan komisaris mencuat setelah pencopotan Joko Mogoginta dari posisi direktur utama oleh pihak komisaris, pada RUPS Tahunan (RUPST) 27 Juli 2018 lalu. Perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian stakeholders TPS Food menyatakan tidak akan menghadiri rapat lantaran RUPSLB itu dianggap melanggar perundang-undangan.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id