TPS Food Tunjuk Direksi Baru
Corporate Secretary PT Tiga Pilar Sejahtera Food Michael H Hadylaya. Medcom/Desi A.
Jakarta: PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA/TPS Food) menunjuk jajaran direksi dan komisaris baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Citiwalk, Sudirman, Jakarta. Hasil RUPSLB dianggap sah sesuai POJK Nomor 32 Tahun 2014.

Corporate Secretary PT Tiga Pilar Sejahtera Food Michael H Hadylaya mengatakan para pemegang saham menyetujui pengangkatan direksi baru guna mempercepat restrukturisasi perseroan, khususnya untuk melakukan audit investigasi kondisi keuangan perusahaan.

"Telah dicapai mengenai hasil tindak lanjut RUPSLB, pemegang saham sepakat mengangkat dewan direksi baru. Yang perlu pelaksanaan audit investigatif kondisi keuangan perusahaan selama ini," katanya sesuai RUPSLB di Citiwalk Sudirman, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.

Dalam RUPSLB tersebut, TPS Food mengangkat Hengky Koestanto sebagai Dirut Utama, Charlie Dungga sebagai Direktur dan Direktur Independen, Yulie Sudargo sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen serta Jaka Prasetya sebagai Komisaris.

Menurut Michael, pengangkatan dirut baru didasarkan pada pengalaman, kapabilitas serta kredibilitasnya selama memimpin perseroan. Hengky disebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut. "Saya rasa ketiga hal itu terpenuhi dari pak Hengky. Kalau orang jawa sebut bibit bebet bobot," imbuhnya.

Ia menambahkan penunjukan Hengki dalam RUPSLB tersebut juga tidak diwarnai protes oleh pemegang saham. Hanya saja direksi kubu Joko Mogoginta Cs yang menentang rapat tersebut tidak hadir.

"Pemegang saham juga tidak ada yang protes, interupsi, atau menyanggah kapabilitas pak Hengky. Pemegang saham juga fine komposisi direksi saat ini," pungkasnya.

Sebelumnya, kubu direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food) Joko Mogoginta menegaskan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar oleh kubu komisaris TPS Food pada 22 Oktober 2018 ilegal dan tidak sah.

Perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian stakeholders TPS Food menyatakan tidak akan menghadiri rapat lantaran RUPSLB itu dianggap melanggar perundang-undangan.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id