Rendahnya tingkat literasi keuangan, serta minimnya pemahaman tentang investasi yang legal menjadi pintu masuk investasi bodongnya. Apalagi secara psikologi, banyak korban itu pada dasarnya tidak bisa menahan diri untuk cepat untung (greedy).
Untuk itu, masyarakat harus semakin waspada jika menerima tawaran imbal hasil menggiurkan yang tidak masuk akal. Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerbitkan berbagai aturan untuk memangkas investasi bodong.
Industri keuangan pun telah melakukan literasi dan edukasi sejalan. Namun, sebagai target investasi bodong, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan, berhati-hati dengan tawaran berbunga tinggi, dan tau profil risiko diri.
"Masyarakat biasanya terjerat investasi bodong karena ada iming-iming, sifat greedy, dan merasa mampu mengelola risiko," ujar Peneliti Senior Core Indonesia, Etikah Karyani Suwondo saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 4 Juni 2023.
| Baca juga: OJK Sebut Milenial Rawan Jadi Korban Investasi Bodong |
Banyaknya masyarakat yang tertipu investasi bodong menandakan bahwa tingkat inklusi keuangan cukup tinggi, meski literasinya perlu ditingkatkan. Misalnya pengetahuan soal bunga yang tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Seperti Bank Digital yang memberikan return (bunga) tinggi di atas Tingkat Bunga Penjaminan LPS. Artinya, kalau bunga mereka diatas LPS maka itu menjadi tidak dijamin LPS dan itu harus disampaikan kepada para nasabah," ungkapnya.
Untuk itu, masyarakat harus jeli dalam memilih investasi dengan memperhatikan logo dari regulator. Pasalnya, banyak lembaga keuangan menggunakan logo dan mengatasnamakan LPS, padahal mereka merupakan lembaga keuangan nonbank.
Kemudian, biasanya lembaga keuangan tersebut memberikan iming-iming keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat dan janji 'tanpa risiko'. Hal ini sering terjadi di masyarakat terutama pada konsumen yang cenderung memiliki sifat greedy.
Lalu, ada juga penyedia investasi yang tidak kredibel. Maka dari itu, pastikan bahwa perusahaan investasi telah terdaftar dan/atau mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK selaku pengawas di industri jasa keuangan.
"Penyedia investasi ilegal biasanya juga tidak memberikan informasi yang jelas atau menghindari pertanyaan-pertanyaan kritis," tegasnya.
Terpisah, Pengamat Perbankan Paul Sutaryono menyebut, maraknya kasus investasi bodong disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan konsumen. Hal tersebut juga disebabkan oleh rendahnya habitat membaca (reading habit) konsumen.
Sehingga, ia menyebut, banyak masyarakat yang memiliki inklusi keuangan baik, namun minim literasi keuangan. Oleh karena itu, OJK, bank, dan lembaga keuangan nonbank wajib terus menerus melakukan edukasi dan sosialisasi
"Edukasi mengenai produk dan jasa perbankan, investasi dan keuangan. Upaya itu amat diharapkan dapat mengerek tingkat literasi keuangan konsumen. Dengan demikian, kasus-kasus investasi bodong dapat ditekan sedemikian rendah," paparnya.
Selain itu, ada banyak hal yang harus dipahami termasuk tantangan yang dihadapi dalam berinvestasi. Apalagi sifat greedy yang melekat kepada investor tentu saja menjadi kesempatan bagi penyedia investasi bodong untuk mengelabui.
Untuk mengatasi sifat ini, satu-satunya cara adalah dengan mencari ilmu yang memadai tentang investasi. Dengan memahami prinsip investasi, maka pelaku investasi tidak akan mudah terbawa mindset 'serakah' dan tidak akan dikuasai rasa takut.
Kemudian pengetahuan yang memadai tentang investasi juga penting. Dalam berinvestasi juga harus lebih tenang dan bijak dalam mengambil keputusan. Dengan demikian sifat 'serakah' ini akan hilang dan berinvestasi pun jadi lebih tenang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
