"Pangsa pasar kendaraan listrik hanya satu persen dari penjualan keseluruhan kendaraan di Indonesia per tahunnya. Beberapa faktor masih membuat calon pembeli enggan seperti harga awal yang masih tinggi dan ekosistem pendukung seperti stasiun pengisian yang masih terbatas jumlahnya," jelas Fabby dalam keterangannya yang dikutip dari laman resmi IESR, Kamis, 23 Februari 2023.
Kendala terbesar adopsi kendaraan listrik
Dari data IESR, kendala terbesar masyarakat Indonesia mengadopsi kendaraan listrik ternyata bukan soal harganya yang masih tinggi. Ini mematahkan rencana kebijakan pemerintah yang menyubsidi harga kendaraan listrik, meski masih belum diputuskan dan terus dikaji mendalam.
Kendala terbesarnya adalah kesulitan mencari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) maupun Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Sebanyak 72 persen responden yang disurvei IESR ternyata menyatakan hal ini.
Sebagai salah satu ekosistem pendukung kendaraan listrik, SPKLU maupun SPBKLU memiliki peran penting dalam kecepatan adopsi kendaraan listrik. Secara psikologis, jumlah stasiun pengisian ini mempengaruhi keputusan calon konsumen kendaraan listrik.
"Secara angka, jumlah SPKLU terus bertumbuh sebenarnya. Namun saat ini masih terpusat di Jawa dan Bali. Hanya 12 persen SPKLU yang berada di luar Jawa-Bali," jelas peneliti sistem ketenagalistrikan IESR Faris Adnan.
Selanjutnya, hambatan adopsi kendaraan listrik lainnya adalah harga dengan 62 persen responden menyatakan hal ini dalam survei IESR. Kemudian terbatasnya jangkauan (52 persen), penggantian baterai dan operasional lainnya (46,6 persen), serta durasi pengisian daya (32,4 persen).
Sementara soal performa, ketahanan, dan keamanan, hanya 28,6 persen masyarakat Indonesia yang mempermasalahkan hal tersebut. Termasuk juga terkait dengan pilihan model dan tipe kendaraan listrik yang masih terbatas (10,2 persen).
| Baca juga: Kementerian Perindustrian Usul PPN Kendaraan Listrik Ditanggung Pemerintah |
Masih banyak tipe charging yang lambat
Faris mengutarakan, tipe pengisian daya kendaraan listrik yang saat ini banyak yang bertipe pengisian lambat (slow charging) juga perlu mendapat perhatian. Menurutnya, perlu pemetaan lokasi yang komprehensif untuk menentukan tipe pengisian daya yang dipakai.
Kawasan perkantoran dan pusat perbelanjaan di mana orang akan beraktivitas di dalamnya dapat menggunakan medium atau slow charging. Namun untuk tempat-tempat seperti pengisian daya di ruas jalan, harus memakai tipe pengisian pengisian cepat (fast charging).
Dijelaskan Faris bahwa saat ini terdapat tiga jenis port charging untuk kendaraan listrik roda empat. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi calon investor SPKLU karena kewajiban menyediakan tiga jenis port ini berimbas pada nilai investasi yang harus dikeluarkan.
"Jika pemerintah berhasil mengatur standarisasi port charging, maka nilai investasi untuk SPKLU akan lebih menarik," jelas Faris.
Mending gelontorin insentif buat transportasi umum
Di sisi lain, peneliti kebijakan lingkungan IESR Ilham Fahreza Surya menambahkan wacana pemerintah untuk memberikan insentif harga kendaraan listrik sebaiknya dialihkan ke transportasi umum, kendaraan angkutan logistik, dan kendaraan roda dua.
"Kami merekomendasikan pemerintah untuk mengutamakan kendaraan roda dua untuk mendapatkan insentif pemotongan harga, juga mengkombinasikan rencana insentif ini dengan aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Jadi yang berhak mendapat insentif adalah motor yang berasal dari produsen yang sudah memenuhi aturan TKDN," papar Ilham.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
