menjadi daya ungkit bagi semua pengusaha muda yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Selamat bertugas untuk seluruh pengurus yang dilantik dan HIPMI harus menjadi daya ungkit bagi pengusaha muda Indonesia agar mampu merebut peluang-peluang yang ada dan bisa menjadi penggerak ekonomi bangsa," kata Jokowi dalam pelantikan BPP HIPMI Masa Bakti 2022-2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin 20 Februari 2023.
Menurut Jokowi, total pengurus BPP HIPMI yang mencapai 239 orang tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 280 juta orang. Jokowi mengapresiasi kepengurusan ini bisa terbentuk meski sempat terjadi kericuhan di Munas HIPMI yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, November lalu.
"Ketua Akbar (Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari), bisa menyatukan," ujar Jokowi.
Jokowi juga memuji karakter pengusaha HIPMI yang memiliki pengalaman tidak sekadar tekstual, tapi juga lapangan. Ia meyakini dengan modal karakter tersebut, pengusaha HIPMI bisa lebih tangguh.
Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan bahwa investasi sudah tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jokowi ingin pengusaha mulai mengembangkan usaha di luar Jawa.
"Jadi pengusaha besar tidak harus di Jawa, karena investasi di luar jawa sudah lebih besar. Buat kantornya harus di luar Jawa, semuanya jangan ngumpul di Jawa," terang dia.
Selain itu, Jokowi juga menangkap apresiasi HIPMI. Jokowi berharap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bisa menjawabnya.
"Tadi kelihatannya disinggung pak menteri, manfaat untuk HIPMI belum kelihatan. Saya tidak bisa menangkap yang dimaksud apa, tapi pak menteri tahu," ucap Jokowi.
Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang mampu melewati sejumlah tantangan berat selama beberapa tahun terakhir. Bahkan pemerintah selalu mengedepankan kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di antara negara G20.
"Tidak hanya sukses dalam menghadapi tantangan pandemi gagasan luar biasa berupa ibukota negara baru yang mulai terealisasikan menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya membangun pulau Jawa tapi membangun Indonesia secara berkeadilan," kata Akbar.
Akbar menegaskan HIPMI berkomitmen menjadi penggerak ekonomi bangsa dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Pula program pemberdayaan UMKM, digitalisasi industrialisasi, hilirisasi, ketahanan pangan hingga transisi energi serta keberlanjutan yang dilakukan Pemerintahan Jokowi.
"Kami akan lanjutkan dan kami akan akselerasi," ujar Akbar.
Akbar merinci bahwa HIPMI memiliki 230.667 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan ratusan ribu anggota aktif ini telah memberikan dampak perekonomian bangsa di antaranya dengan penciptaan lebih dari 4,6 juta lapangan kerja.
Di samping itu, lebih dari 70 ribu mahasiswa dikader untuk menjadi pengusaha. Selain itu, HIPMI juga membina sekitar 2 juta UMKM. Akbar berharap pada 2030 mendatang jumlah anggota lebih dari 500 ribu orang.
Dengan modal tersebut, Akbar mengumumkan peluncuran super apps dengan nama HIPMIGO. Akbar menegaskan super apps ini mampu menangkap peluang ekonomi digital dan menghadirkan solusi untuk pebisnis di antaranya pengembangan SDM, akses pasar, akses pembiayaan, akses perizinan dan regulasi serta riset and development.
"Kami meyakini bahwa super apps di HIPMI ini mampu dan perlu didukung oleh bapak presiden dan seluruh stakeholder pemerintah agar dapat memaksimalkan potensi ekonomi di masa depan dan semua anak bangsa kita bisa bersaing di dunia global," ujar Akbar.
"Kami berharap Bapak Presiden dapat menjadikan platform ini sebagai salah satu mitra strategis dari program-program pemeirntah yang sedang berjalan, mitra LKPP, pelatihan peningkatan SDM, kartu pra kerja, penyaluran KUR, pembuatan NIB dan banyak program lainnya yang bisa kami sinergikan dalam super apps tersebut. Kiranya Bapak Presiden dapat menerima dan bersedia membantu super apps ini," kata Akbar.
Hadir dalam kesempatan ini sejumlah pejabat tinggi negara dan menteri di antaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PAN RB Azwar Anas, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
