Pada Rakernas HIPMI dengan tema “Kolaborasi Usaha Muda Mendorong Keberlanjutan Usaha Indonesia Maju” tersebut Presiden Jokowi mendorong sinergi HIPMI dengan Pemerintah.
Dalam sambutannya, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan agar pengusaha dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan pembangunan ekonomi, khususnya dalam program hilirisasi, pengembangan UMKM, menekan stunting, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tadi Ketua HIPMI meminta dukungan dari sisi pembiayaan, utamanya bagi UMKM, bagi UKM kita perlu saya sampaikan bahwa sejak saya masuk yang namanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini diberikan jatah Rp460 triliun dengan bunga hanya 6 persen. Saya tidak tahu di sini ada yang dapat tidak? Berarti di sini gede-gede kalau tidak ada yang dapat. Karena KUR memang hanya maksimal di angka Rp500 juta. Hanya problemnya perlu disosialisasikan agar kuota Rp460 triliun ini harus habis dan tak ada yang tersisa karena bunganya hanya 6 persen. Namun, betul-betul hanya untuk usaha mikro atau UKM,” kata Presiden Jokowi.
Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari dalam sambutannya menjelaskan tema dari Rakernas HIPMI kali ini dihadirkan agar sejalan dengan upaya pemerintahan dalam menjaga ketahanan pangan nasional akibat El Nino, hadirkan suku bunga kredit usaha untuk UMKM agar bisa lebih kecil untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, hingga pentingnya BUMN berkolaborasi swasta utamanya UMKM.
"Ketahanan pangan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dunia saat ini, kebutuhan sandang pangan menjadi berperan penting tentunya agar masyarakat kebutuhannya terpenuhi. Selain itu, HIPMI juga mendorong agar sektor ekonomi kita terus tumbuh dan stabil yang dimana UMKM menjadi garda terdepan, harusnya Pemerintah perlu menekan suku bunga kredit khususnya pada pinjaman produktif pada kredit usaha menengah," ujar Akbar.
Akbar juga menambahkan, tentunya hal lain yang menjadi konsen kedepannya HIPMI adalah mendorong terciptanya kolaborasi antara BUMN dan swasta untuk menciptkan iklim usaha yang sehat, antara yang usaha besar dan kecil. Ketiga hal ini menjadi penting untuk bagaimana kedepannya kita terus kawal agar ekonomi tetap tumbuh dan stabil pada tahun politik yang semakin dekat.
Berdasarkan data, Indonesia pada kuartal pertama tahun 2023 mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen tertinggi di Asia. Bahkan menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Arab Saudi (5,5 persen). Posisi ketiga ditempati oleh Tiongkok (4,5 persen), disusul India (4,4 persen), Meksiko (3,9 persen), dan Spanyol (3,8 persen).
“Rakernas HIPMI ke-XVIII pada kesempatan kali ini mengambil tema yaitu “Kolaborasi Pengusaha Muda Mendorong Keberlanjutan Pembangunan Indonesia Maju”. Tema ini diambil sebagai tema besar dalam pelaksanaan Rakernas karena sejalan dengan visi dan misi HIPMI untuk terus menciptakan sinergi dan kolaborasi yang aktif terhadap program-program Pemerintah yang bertujuan untuk mendorong keberlanjutan pembangunan Indonesia Maju,” tutur Akbar.
Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari (Foto:Dok.HIPMI)
CEO Saka Group itu juga menjelaskan bahwa Rakernas ini digelar masih dalam suasana perayaan HUT Kemerdekaan ke-78 RI. Walau secara politik, Indonesia sudah merasakan kebebasan selama puluhan tahun, menurutnya, perjuangan ekonomi masih terus berlanjut untuk mencapai kesejahteraan yang merata di Tanah Air.
“HIPMI ingin menunjukkan bahwa kami juga siap berjuang bersama pemerintah bahu-membahu untuk perekonomian Indonesia. Bahkan tak hanya ekonomi saat ini saja, ekonomi masa depan yang akan digerakkan oleh para generasi penerus juga turut kami turut perjuangkan. Hal tersebut bisa dilihat dari MoU HIPMI bersama Kementerian Kesehatan dalam rangka menurunkan angka stunting guna menghadirkan generasi penerus yang sehat dan siap menjadi pemimpin bangsa,” kata Akbar.
HIPMI terus berupaya menciptakan sinergi yang aktif dan positif terhadap berbagai kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk mensukseskan bonus demografi, salah satunya yaitu dengan terus menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui kaderisasi pengusaha di kalangan anak muda.
"Kegiatan Rakernas ini juga turut dimanfaatkan HIPMI untuk semakin mendorong pengembangan usaha UMKM, khususnya yang berasal dari para anggotanya. Ini terealisasi melalui agenda business matching & networking serta HIPMI Expo dengan Presiden Joko Widodo yang direncanakan akan mengunjungi dua booth yang ada di HIPMI Expo," ucap Akbar.
Selain itu, lewat agenda nasional perdana HIPMI pada periode kali ini dapat menjadi media pemersatu keluarga besar HIPMI dalam mempererat tali silaturahmi kita dan memantapkan langkah-langkah dan kebijakan yang akan kita kerjakan bersama.
"Jika lihat Konsumsi kita mengambil porsi 57 persen dari total GDP menjadi faktor penting dalam perekonomian. Hal ini juga didukung dengan keberadaan UMKM sebanyak 99 persen dari total usaha di Indonesia yang mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja dan menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia," tutur Akbar.
Momentum bonus demografi yang sedang terjadi dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-2035 mendatang menambah daya pacu pemulihan ekonomi Indonesia. Jumlah pengusaha di Indonesia yang masih terbatas, yaitu sebesar 3,47 persen atau sekitar 9 juta orang dari total penduduk 278,69 juta jiwa. Padahal, semakin banyak jumlah pengusaha di suatu negara, maka semakin cepat suatu negara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.
"HIPMI juga terus melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak, baik dari sektor swasta maupun Pemerintah agar tujuan bersama membangun Indonesia Maju dengan kualitas manusia yang unggul dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan yang kuat dan berwibawa dapat terlaksana," kata Akbar.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi dalam pembukaan Rakernas HIPMI menyampaikan bahwa dirinya merupakan bagian dari keluarga besar HIPMI sehingga ia merasa terpanggil untuk menghadiri acara besar dari organisasi para pengusaha muda tersebut. Karena walau banyak yang tidak tahu, Jokowi dulu ternyata merupakan anggota HIPMI di daerah Solo.
“Ada juga Presiden yang juga HIPMI. Jangan dilupakan saya ini HIPMI, tapi HIPMI daerah, HIPMI kampung, belum masuk ke BPP, HIPMI pusat. Tapi sekali lagi, presiden tetap HIPMI. Jadi kalau tadi ketua umum meminta arahan Presiden, kalau saya mengarahkan ya enggak salah. Karena saya masih masuk kategori senior HIPMI,” ucap Jokowi.
Dari berbagai paparan Presiden, aspek yang ia minta agar HIPMI dalam Rakernas ini bisa semakin mendorong inovasi bagi para pengusaha di Indonesia. Ia menambahkan, agar semua pengusaha muda Tanah Air berhenti mengekspor barang mentah dan berfokus hilirisasi.
Jokowi pun mencontohkan produk kopi dari BPD HIPMI Banten yang ia sebut menjadi produk yang patut dicontoh oleh para pengusaha kopi lainnya di Tanah Air. Dari mulai kemasannya hingga kualitasnya, Jokowi memandang produk seperti itu harus menguasai pasar Indonesia sebelum bisa diekspor ke luar negeri.
Nota Kesepahaman dengan 3 Kementerian
Sebagai wujud nyata kolaborasi HIPMI dengan Pemerintah, pada kesempatan tersebut ditandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tiga kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan terkait pengentasan stunting, penandatanganan MoU pelatihan UMKM untuk disabilitas antara HIPMI dan KemenKopUKM, serta penandatanganan MoU antara HIPMI dengan BNPB terkait penanggulangan bencana.
“Target MoU tersebut intinya mengarah pada perekonomian. Contoh, penanggulangan bencana pandemi covid-19. Yang diharapkan pengusaha membantu, tidak boleh PHK karyawan. Ini menjadi hal yang harus dipikirkan ketika bencana terjadi, kita sudah siap. kita menjadi bagian dari solusi sehingga menjadi yang terdepan. Tentu di sini infrastruktur dan stimulus juga ada dari pemerintah,” kata Ketua Badan Kajian Strategi BPP HIPMI Rhesa Yogaswara.
Terkait menekan angka stunting, Rhesa menjelaskan akan sulit mencapai target Indonesia Maju 2045 jika masyarakatnya bermasalah dengan kesehatan. Stunting merupakan kondisi gangguan tumbuh kembang anak akibat kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Anak yang mengidap stunting ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan anak-anak seusianya.
“Kita berharap Indonesia sebagai negara maju, masyarakatnya sejahtera. Omong kosong kalau kita bicara ingin kaya, tapi kita tidak sehat. Jadi salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kesehatan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Berdasarkan rasio, angka stunting masih tinggi sehingga ada instruksi khusus dari Pak Presiden untuk menekan stunting. Pemerintah berharap elemen masyarakat turut berpartisipasi menekan stunting. Di sini HIPMI memberanikan diri untuk meneken MoU,” kata Rhesa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
