Pedagang menyortir bawang putih impor asal Tiongkok di Pasar Tradisional Peunayung, Banda Aceh, Kamis (26/3/2020). Foto: Antara/Ampelsa
Pedagang menyortir bawang putih impor asal Tiongkok di Pasar Tradisional Peunayung, Banda Aceh, Kamis (26/3/2020). Foto: Antara/Ampelsa

Relaksasi Izin Impor Bawang Putih Jangan Sampai Langgar Aturan

Ekonomi Impor Bawang Putih
Medcom • 29 Maret 2020 09:14
Jakarta: Anggota Komisi IV DPR, Azikin Solthan, meminta relaksasi izin impor bawang putih dan bombai jangan sampai melanggar peraturan yang sudah ada. Relaksasi tetap harus menyertakan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) sesuai UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
 
"Praktik ini bisa jadi pelanggaran UU yang berkonsekuensi hukum," kata Azikin, melalui keterangan tertulis, Minggu, 29 Maret 2020.
 
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan peraturan membebaskan izin impor bawang putih dan bombai sebagai langkah tanggap darurat penanganan wabah virus korona (covid-19). Peraturan tersebut memberi keleluasaan bagi pedagang asing untuk penetrasi langsung ke pasar Indonesia, tanpa perlu menyertakan RIPH yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kementan jangan terjebak dengan peraturan Kemendag ini. Kementan harus tetap tegak dengan peraturannya bahwa harus ada rekomendasi impor dan syarat-syaratnya harus dipenuhi oleh importir," kata politisi Partai Gerindra itu.
 
"Saya yakin tidak mungkin Menteri Pertanian menyetujui rencana Kemendag melepas RIPH dan SPI (surat persetujuan impor) importir bawang putih," kata Azikin, menambahkan.
 
Menurutnya, RIPH dan SPI penting disertakan sebagai upaya mengembangkan produk hortikultura sekaligus melindungi petani dalam negeri. Jika tanpa syarat, ia khawatir importir luar negeri yang menguasai suplai bawang putih dengan leluasa masuk dan merugikan petani secara luas.
 
"Kalau RIPH dan SPI dilewati begitu saja oleh importir, mimpi kita menuju swasembada bawang putih terancam gagal. Semangat petani bawang putih yang sudah terbangun untuk bersama menyukseskan swasembada juga bisa merosot," ucapnya.
 
Azikin juga khawatir kebijakan relaksasi izin impor dapat membahayakan keberlangsungan usaha dalam negeri. Importir luar negeri yang telah menguasai suplai akan sangat diuntungkan dengan kebijakan ini.
 
"Ini akan menciptakan persaingan yang tidak sehat dan dapat berdampak buruk bagi neraca perdagangan kita. Kalau sudah demikian, maka tentu akan menguras devisa yang seharusnya menjadi milik warga Indonesia," lanjut dia.
 
Apalagi, tambah dia, importir yang sudah mengantongi RIPH dan SPI telah menyepakati komitmen untuk pengembangan swasembada bawang putih. Dari komitmen itu, telah pula ditetapkan target luas tanam, lokasi tanam, produksi, dan waktu penyelesaian yang harus dipenuhi.
 
"Artinya, importir dalam negeri justru sedang bersemangat untuk patuh terhadap aturan negara. Perlindungan petani dan pengusaha pertanian dalam negeri harus menjadi prioritas," katanya.
 
Baca: Kemendag Sebut Relaksasi Impor Bawang Putih Imbas Darurat Korona
 
Kemendag menyatakan relaksasi izin impor bawang putih dan bombai sudah sejalan dengan UU Hortikultura. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana, mengatakan UU memang mengatur secara prosedural pemberian izin impor produk hortikultura, namun tidak menetapkan daftar jenis produk hortikultura yang memerlukan rekomendasi.
 
"Daftar jenis produk yang memerlukan rekomendasi, sebagaimana pada Pasal 88 ayat 5 (UU Hortikultura), diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura," kata Wisnu, Rabu, 25 Maret 2020.
 
Menurutnya, dengan penghapusan persetujuan impor sebagaimana diatur dalam Permendag No 27 Tahun 2020, seluruh persyaratan izin impor oleh Menteri Perdagangan—termasuk rekomendasi untuk persetujuan impor bawang putih dan bombai—tidak diperlukan lagi.
 
"Seperti (impor) buah kiwi, plum, leci, pir, dan almond yang selama ini tidak tercantum dalam lampiran Permentan No 39 Tahun 2019. (Impor produk itu) tidak memerlukan izin impor dan rekomendasi. Dengan demikian, bawang putih dan bombai bisa dikategorikan sama perlakuannya," papar dia.
 

(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif