"Aksesi adalah negara yang dalam proses menjadi anggota. Indonesia sejak 2007 menjadi mitra OECD bersama Brasil, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai hadir di rapat internal terkait masuknya Indonesia menjadi negara aksesi OECD, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 16 Mei 2024.
Ia mengatakan permohonan Indonesia untuk menjadi negara anggota tetap OECD telah diterima melalui Ministerial Council Meeting dalam rangka memperingati 10 tahun The OECD Southeast Asia Regional Programme (SEARP) yang digelar di Paris dua pekan lalu.
Dalam agenda SEARP yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida selaku pemegang keketuaan OECD itu, Airlangga melaporkan kepada Presiden permohonan aksesi Indonesia bersama Argentina telah diterima OECD
| Baca juga: 3 Isu yang Dibawa Indonesia dalam Pertemuan OECD Paris |
Dikatakan Airlangga, ketentuan durasi aksesi Indonesia hingga menjadi anggota tetap OECD relatif lebih cepat dari Argentina.
"Argentina sampai rapat kemarin berproses selama lima tahun. Sedangkan Indonesia mulai dari surat yang dikirim OECD itu berproses selama tujuh bulan," ujar dia.
Sekarang negara-negara yang sama statusnya seperti Indonesia adalah Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Romania. Daftar negara tersebut berproses rata-rata lebih dari dua tahun, bahkan Brasil sudah mendekati lima tahun, kata Airlangga menambahkan.
"Indonesia baru masuk dalam pendaftaran tersebut," ucap dia.
Indonesia akan belajar dari Chili
Untuk merampungkan target tujuh bulan masa aksesi itu, kata Airlangga, Indonesia akan belajar dari praktik yang dijalankan Chili sebagai negara dengan pencapaian tercepat penyelesaian aksesi selama tiga tahun."Praktik yang dilakukan beberapa negara yang telah menjadi anggota dalam aksesi itu, Kosta Rika butuh waktu enam tahun, Kolombia tujuh tahun, Chili tiga tahun. Jadi kita harus belajar dari Chili bagaimana mereka bisa jadi anggota dalam waktu yang lebih cepat," tutur dia.
Pascaaksesi, Indonesia akan membuat memorandum yang mencakup 26 sektor dalam steering committee OECD, mulai dari keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga teknologi policy.
"Arahan Presiden kita akan bentuk Project Management Office di bawah kantor Kemenko, di mana itu akan mencakup seluruh kementerian dan itu untuk mengawal proses transformasi menuju negara yang jadi bagian dari OECD," jelas dia.
Sebagai tindak lanjut atas agenda itu, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann telah diagendakan bertemu Presiden Jokowi di Indonesia pada rentang waktu 28-29 Mei 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
