Selain itu kemampuan dua perusahaan lainnya seperti PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha UMi dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal (unbankable).
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin, 8 Februari 2021.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Holdingnya BRI sendiri asetnya hanya bertambah 1,5 persen, namun ekspansi yang kemungkinan bisa dari 15 juta ke 29 juta (pelaku UMi dan UMKM) dan memberikan akses yang lebih banyak kepada UMKM, ini yang akan dijadikan fokus bagi kita untuk memberikan dukungan tersebut. Kami sudah konsultasi juga dengan OJK dan mereka sampaikan mereka dukung langkah tersebut," jelas Sri Mulyani.
Baca: Sri Mulyani Bidik 29 Juta Pelaku Usaha Ultra Mikro Dapat Pembiayaan
Terkait rencana holding BUMN untuk UMi dan UMKM ini, Raker Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan menyimpulkan bahwa rencana right issue BRI yang ditindaklanjuti dengan proses pembentukan holding ultra mikro telah dikonsultasikan Menteri Keuangan kepada Komisi XI DPR RI.
"Selanjutnya Menteri Keuangan agar menyampaikan dokumen terkait pembentukan holding ultra mikro dan Key Performance Indicators (KPI) yang meliputi antara lain peningkatan profitabilitas, efisiensi bisnis, sinergitas BUMN, penurunan cost of fund, penciptaan lapangan pekerjaan, kemudahan layanan akses keuangan, target capaian kinerja keuangan holding dan anak perusahaan dan dalam menjaga iklim usaha yang kondusif untuk dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR RI," demikian kesimpulan raker tersebut.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto menyebut salah satu manfaat integrasi ini adalah terciptanya efisiensi bagi Pegadaian.
"Beberapa hal yang kita lakukan dengan sinergi, PKS, MoU, tidak bisa membuat ikatan yang sangat kuat. Contohnya, bagaimana Pegadaian yang mau mengembangkan 2.000 outlet berapa biayanya? Kalau dengan BRI kami bisa hemat per outlet Rp200 juta, kalau 2.000 outlet berarti (hemat) Rp400 miliar per tahun. Belum nanti kami punya penaksir-penaksir yang ditempatkan di kantor BRI, maka pelayanan kami terhadap masyarakat di remote area khususnya akan tambah banyak," ujar Kuswiyoto.
Senada, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyebut integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM dapat meningkatkan nilai tambah bagi nasabah perusahaan yang terlibat. Arief memastikan integrasi usaha ini tidak akan berdampak pada PHK dan penutupan kantor PNM di daerah.
Dia juga menyebut integrasi ini bisa menurunkan biaya pembiayaan yang disalurkan PNM kepada tiap pelaku usaha UMi.
"Sebetulnya bukan biaya bunga yang tinggi di kami, tapi biaya servis. Kami setiap minggu bertemu (nasabah), mereka kami manjakan tak perlu ke cabang untuk bayar angsuran, tidak kena biaya transaksi, sehingga bunga kami muncul angka segitu (sekitar 25 persen per tahun). Untuk itu, sejalan peningkatan plafon mereka, kami sudah bisa menurunkan 6 persen jadi 19 persen (bunga) untuk debitur di atas Rp5 juta. Harapannya setelah bersama dalam ekosistem UMi ini harus ada penurunan signifikan," ujar Arief.
