Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan target 29 juta UMi yang mendapatkan fasilitas pembiayaan itu naik dari 15 juta nasabah saat ini. Sehingga para pelaku usaha tersebut dapat menikmati cost of fund yang lebih murah dan kompetitif dari BRI yang bisa dinikmati PNM dan Pegadaian.
"Untuk mendukung terutama usaha kecil menengah yang saat ini jumlahnya mendekati 60 juta dan sebagian belum dapat akses permodalan, maka kita perlu terus tingkatkan lembaga keuangan dalam menjangkau UKM ini," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Senin, 8 Februari 2021.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Dia juga mengakui akses permodalan kerap menjadi kendala bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), khususnya mikro dan ultra mikro. Padahal pelaku usaha mikro dan ultra mikro ini jumlahnya mencapai 98 persen dari total UKM yang ada di Indonesia.
Sri Mulyani juga melaporkan sebanyak 65 persen dari 54 juta UKM belum terlayani lembaga keuangan formal. Mereka sangat tergantung pada lembaga non formal yang punya struktur pembiayaan yang tidak menguntungkan mereka.
"Karakteristiknya, mereka (pelaku usaha mikro) memiliki vulnerabilitas tinggi tapi resilience-nya sangat tinggi. Literasi sangat kurang dan akses ke lembaga keuangan terbatas," paparnya.
Untuk itu, sambung dia, holding ultra mikro diharapkan dapat mendorong tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu peningkatan rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan, dari 19,75 persen pada 2020 menjadi 22 persen di 2024.
"Beberapa BUMN yang dimiliki negara yang khusus menyediakan pembiayaan kepada mikro dan menengah itu ada bank Himbara, baik yang konvensional dan syariah, itu sebagai penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat)," urai Sri Mulyani.
Selain itu, rencana holding ultra mikro ini diyakini dapat meningkatkan valuasi entitas melalui peningkatan profitabilitas BRI, Pegadaian, dan PMN. Juga efisiensi bisnis melalui sinergi entitas dan perbaikan tata kelola yang juga meningkat.
Holding ultra mikro juga akan menurunkan cost of fund yang bersumber dari dana murah segmen ultra mikro dan sumber pendanaan alternatif. Kebijakan itu pun akan membangun organisasi yang berbasis environment, social, dan governance.
"Untuk memastikan apa-apa yang akan diraih dalam holdingisasi ini, kami akan terapkan KPI dan membentuk komite eksekutif untuk memantau kinerja holding tersebut. KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) juga sudah konsultasikan, dan mereka setuju terutama OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BI (Bank Indonesia), serta LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," pungkas Sri Mulyani.
