Ilustrasi. FOTO: MI/USMAN ISKANDAR
Ilustrasi. FOTO: MI/USMAN ISKANDAR

Pemerintah Diminta Hentikan Pembayaran Bunga Obligasi Rekap BLBI

Angga Bratadharma • 13 Juli 2022 17:25
Jakarta: Pengamat Ekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinegoro meminta pemerintah mengambil sikap tegas mengenai obligasi rekap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hal itu dengan menghentikan (moratorium) pembayaran bunga sesegera mungkin.
 
Selain membebani keuangan negara dan mengorbankan hak rakyat kecil karena pajak rakyat digunakan untuk makin memperkaya konglomerat pemilik bank, tambahnya, pembayaran bunga obligasi rekap juga membuat konglomerat tersebut makin menguasai hajat hidup orang banyak.

Menurutnya konglomerat pemilik bank seharusnya orang yang bertanggung jawab atas krisis ekonomi 1998. Namun anehnya, hingga sekarang, negara terus membiayai mereka melalui instrumen obligasi rekap ini. Padahal harga energi dan pangan terus naik dan ditanggung oleh rakyat.
 
"Pemerintah membayar kepada para konglomerat dari uang negara, dan konglomerat tersebut melalui berbagai perusahaan yang berbeda namun terafiliasi malah membeli kembali aset-aset negara strategis seperti jalan tol yang produktif," kata Sasmito, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Juli 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini sama saja dengan memberi mereka modal untuk membeli aset negara yang produktif. Jadi sudah menjadi sebab krisis 1998, malah sekarang mengambil semua aset strategis negara," tambah Sasmito.
Baca: Satgas Kumpulkan Rp22,67 Triliun dari Obligor/Debitur BLBI

Sasmito mengatakan hal itu mengacu pada berita pembelian tol layang oleh salah satu konglomerat. Padahal, terang Sasmito, konglomerat itu pada saat krismon 1998, selain menerima BLBI juga menerima obligasi rekap yang bunganya terus dibayar oleh negara sampai saat ini.
 
"Fenomena permainan taipan yang borong aset negara bisa dicermati oleh Pansus BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI)," kata Sasmito.
 
Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) mencatat aset yang berhasil dibukukan senilai lebih dari Rp22,67 triliun. Pembukuan ini didapat setelah penyitaan aset maupun barang jaminan milik obligor/debitur dari kasus BLBI.
 
"Total aset dan nilai yang berhasil dibukukan sampai tanggal 21 (Juni) seluas 21.444.733 m2 dengan estimasi nilai sebesar Rp20,67 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
 
Satgas BLBI kembali melaksanakan penyitaan atas harta kekayaan lain yang terkait dengan obligor PT Bank Asia Pacific atas nama Setiawan Harjono/Hendrawan Haryono dan pihak terafiliasi. Harta kekayaan yang disita berupa tanah dan bangunan.
 
Harta yang berdiri atas nama PT Bogor Raya Development, PT Asia Pacific Permai, dan PT Bogor Real Estatindo seluas 89,01 hektare berikut lapangan golf dan fasilitasnya, serta dua bangunan hotel di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 
"Perkiraan awal, nilai aset yang disita sebesar lebih kurang Rp2 triliun. Dengan demikian, total perolehan Satgas BLBI hingga hari ini adalah seluas tanah 22.334.833 m2 dengan nilai Rp22,67 triliun," pungkasnya.

 
(ABD)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif