Skandal BLBI bermula ketika Bank Indonesia menggelontorkan dana sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank yang hampir bangkrut akibat krisis ekonomi 1998. Para obligor itu seharusnya mengembalikan semua dana BLBI, namun kenyataannya hanya sedikit yang membayarnya.
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho mengatakan, Menko Polhukam agar bekerja sungguh-sungguh mengejar para perampok uang negara ini dan tidak sekadar lips service saja. Ia berharap, skandal BLBI ini tidak menjadi komoditas politik demi menyenangkan hati masyarakat.
“Publik tentu menantikan keseriusan pemerintah dalam menyeret pelaku pengemplang BLBI ke muka hukum atau setidaknya kerugian negara dapat ditebus,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.
Mantan Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI ini menantang Hadi untuk berani menunjuk siapa obligor BLBI yang menjadi targetnya untuk dikerangkeng ke jeruji besi. Apalagi menurut Hardjuno, kasus BLBI sudah lama bergulir sehingga penyelesaiannya sangat dinantikan oleh masyarakat.
“Berani enggak Pak Menko ini. Kalau enggak berani tunjuk hidungnya, ya, jangan memberi angin surga ke rakyat. Jangan pula persoalan BLBI sekedar jualan politik. Ingat, masalah skandal BLBI sudah lama terjadi. Dan saya kira, rakyat akan menagih janji pak Menko ini,” ungkapnya.
| Baca juga: Mahfud Melepaskan Jabatan Menko Polhukam, Ini PR yang Belum Rampung |
Hardjuno melanjutkan skandal BLBI adalah kejahatan ekonomi terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun sudah berlalu sekitar 26 tahun sejak tahun 1998, penyelesaian kasus ini tidak menemui titik terang, bahkan jalan di tempat.
Hardjuno menilai, proses penegakan hukum terhadap skandal BLIB ini masih menemui sejumlah faktor penghambat. Ia menilai, penegakan hukum masih sebatas jargon semata. Akibatnya, hasil kejahatan BLBI telah beranak pinak menjadi konglomerasi kuat di Indonesia.
“Padahal yang terpenting adalah tindakan konkrit pemerintah dan aparat penegak hukum, dan bukan sekedar janji manis semata. Dan ingat, korupsi BLBI adalah salah satu skandal korupsi terbesar dan dinilai belum tuntas hingga hari ini,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
