Ilustrasi. Foto: MI/Panca Syurkani.
Ilustrasi. Foto: MI/Panca Syurkani.

Skema Batasan Jumlah Produksi Rokok Dinilai Tidak Relevan

Eko Nordiansyah • 05 Juli 2022 22:45
Jakarta: Skema batasan jumlah produksi yang menjadi dasar utama penetapan struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) dinilai sudah tidak relevan lagi. Pasalnya ketentuan ini justru berpotensi membuka peluang penghindaran cukai yang membuat penerimaan negara tidak optimal.
 
Akademisi Hukum UGM Oce Madril mengatakan, ada beberapa potensi penghindaran yang bisa muncul dari skema struktur tarif cukai saat ini. Hal tersebut disebabkan lebarnya selisih tarif cukai rokok antara golongan I yang paling tinggi dengan golongan II yang lebih murah.
 
"Dengan selisih tarif yang lebar, pengusaha cenderung memilih masuk dalam golongan II, meskipun secara kemampuan produksi mereka masuk dalam kategori golongan I agar membayar tarif cukai yang jauh lebih murah," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Juli 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat ini, pabrikan dengan produksi lebih dari tiga miliar batang rokok per tahunnya akan masuk dalam golongan I, dan masuk ke dalam golongan II jika produksinya tidak lebih dari tiga miliar batang rokok. Ketentuan ini diperparah dengan lemahnya pengawasan di lapangan.
 
Oce menegaskan, praktik tidak melaporkan jumlah produksi rokok secara benar dapat merugikan penerimaan negara. Praktik tersebut juga dimanfaatkan untuk menghindari tarif cukai tinggi, mengingat penetapan golongan tarif sangat berkaitan dengan jumlah produksi dalam setahun.
 
"Kedua, perusahaan dapat menahan produksi rokok. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan agar produksi mereka tetap berada di bawah tiga miliar dan menikmati tarif cukai yang lebih murah," ungkapnya.
 
Baca juga: Pemerintah Didorong Optimalisasi Penerimaan Cukai Demi Capai Target

 
Oleh karena itu, ia merekomendasikan pemerintah mengubah skema jumlah produksi yang menjadi dasar penggolongan pabrikan rokok menjadi dua miliar. Hal ini sebagaimana pernah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.011/2012 sebelumnya.
 
"Dengan menetapkan batasan jumlah produksi dua miliar, maka ambang batas dikembalikan pada kebijakan ambang batas semula. Dengan begitu, pabrikan yang memproduksi di bawah dua miliar masuk golongan II dan produksi lebih dari dua miliar batang masuk golongan I," ujar dia.
 
Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, tarif cukai yang diatur berdasarkan jenis hasil tembakau, batasan produksi dan harga perlu disederhanakan agar jarak harga tidak terlalu jauh sehingga mengurangi penerimaan.
 
"Dengan struktur tarif cukai yang sekarang ini, khususnya untuk pabrikan rokok bisa bermain di batasan produksi menggunakan layer-layer yang mereka miliki sehingga mereka bisa menekan pembayaran cukainya dan mengurangi cukai yang dibayarkan," pungkasnya.
 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif